Surat Banding Baru Dikirimkan Via Email

SLEMAN – Keinginan PSS Sle-man mengirimkan surat banding atas hukuman diskualifikasi dari Komisi Disiplin PSSI se-cara langsung ke Komisi Banding (Komding) PSSI belum terwu-jud. Dengan alasan ketinggalan pesawat, Direktur Operasional PT Putra Sleman Sembada (PT PSS) Rumadi yang ditunjuk se-bagai utusan ke Jakarta batal berangkat.
Dengan demikian untuk se-mentara manajemen PSS baru mengirimkan surat banding via email. Rumadi berharap, surat tersebut langsung di-baca Komding agar proses banding PSS se-gera diproses. Ya, kepastian soal vonis tetap Komding sangat dibutuhkan agar para pemain tidak merasa gundah.
“Menunggu keputusan banding tentunya bisa bikin gundah se-muanya, termasuk pemain yang sampai sekarang masih menja-lani latihan. Tentunya mereka harap-harap cemas apakah PSS melanjutkn kiprah di babak se-mifinal Divisi Utama atau tidak,” jelasnya kemarin (4/11).
Meskipun sudah mengirimkan, Rumadi memastikan dirinya tetap berangkat ke Jakarta. Ia mengaku sudah memesan tiket pesawat untuk keberangkatan Pagi Ini.
“Keberangkatan ke ibu kota hanya tertunda saja. Ya besok (hari ini, Red) saya bertolak ke Jakarta,” ungkapnya.
PSS memang belum tentu lepas dari hukuman diskualifikasi usai melakukan banding. Bahkan bukan tidak mungkin, Komding PSSI justru memperberat hukuman bagi Super Elja mau-pun PSIS Semarang yang saat ini juga tengah berencana melakukan banding.
Namun melihat tidak tepatnya pasal yang digunakan Komdis dalam menjerat PSS, Direktur PT PSS Supardjiono sangat yakin timnya lepas dari hukuman. Dalam Surat Keputusan (SK) Komdis bernomor 175/DU/KD-PSSI/X/2014, PSS dinyatakan melanggar pasal 69 jo pasal 144 kode disiplin PSSI karena mela-kukan tingkah laku buruk tim dengan memainkan sepak bo-la gajah.
Padahal pasal 69 be-risi kewajiban pemain melaku-kan tes doping. Ada pun pasal 144 mengatur pengambilan ke-putusan via telekonferensi.
Kecacatan hukum tersebut ditambah dengan pe-nulisan kode disiplin 2014 yang dilakukan Komdis. Ya, kode disiplin yang saat ini dipakai dibuat pada tahun 2008 dan kembali disahkan dengan sedikit revisi di kongres tahunan 2011.
“Kan sudah jelas yang dikatakan Bang Andi (Triyandi Mulkan, Pakar Hukum sepak bola, Red) kalau hukuman dari Komdis ini cacat hukum. Jadi tentu tidak ada celah untuk membuat hukuman kami diperberat,” jelasnya.
Adapun dalam pasal 27 kode disiplin PSSI, keputusan yang dibuat sesuai dengan ketentuan pasal 71 Kode Disiplin PSSI merupakan sanksi yang tak da-pat dibanding. Pasal 71 sendiri berisi hukuman yang dijatuhkan secara hukum oleh organisasi olahraga internasional atau or-ganisasi doping nasional.
Anggota Komding PSSI Mahfu-din Nigara mengatakan, harus ada beberapa prosedur yang dila-lui PSS sebelum melakukan ban-ding. Pertama surat harus diki-rimkan dulu ke PT Liga Indonesia (PT LI). Lalu PT LI meneruskan surat tersebut ke skretariat PSSI dan sekretariat PSSI lah yang me-merintahkan Komding mengge-lar sidang. (nes/din/ong)