JOGJA – Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pada tahun 2015 mendatang wajib memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menghimpun dana masyarakat. Kewajiban tersebut sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
Deputi Direktur Kelembagaan dan Pengawasan LKM Suparlan menerangkan keberadaan UU LKM guna melindungi konsumen yang memanfaatkan jasa keuangan. Keberadaan LKM yang tersebar di masyarakat harus mendapatkan pengawasan OJK, agar tidak terjadi penyimpangan.
“LKM banyak yang belum berbadan hukum sebab ranahnya masih sebatas wilayah kota atau kabupaten. Nasabahnya juga kebanyakan kalangan yang belum bisa mengakses pinjaman ke bank,” kata Suparlan, kemarin (4/11).
Suparlan menjelaskan yang diatur dalam UU LKM antara lain adalah pengaturan pelaksanaan, pengaturan regulasi dan pembinaan LKM. Dia memaparkan pengajuan izin LKM ke OJK paling lambat setahun setelah UU ini diterapkan, yaitu 8 Januari 2015. Jika terhitung pada 8 Januari 2016 mendatang ada LKM yang belum memiliki izin dari OJK, maka tindakan hukum akan diambil bagi LKM tersebut.
“OJK akan melaporkan kepada pihak yang berwenang bagi LKM yang tidak memiliki izin,” jelasnya.
Dalam mendapatkan izin, sambungnya, persyaratan kepengurusan, permodalan, kelayakan rencana kerja dan kepemilikan harus disiapkan. Dalam kegiatannya, LKM hanya diperbolehkan melakukan kegiatan pinjaman atau pembiayaan dalam skala mikro kepada anggota atau masyarakat. Juga pengelolaan simpanan dan pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.
Sedangkan kegiatan yang bukan menjadi bagian ranah LKM seperti menerima simpanan giro, asuransi atau kegiatan usaha dalam valuta asing tidak diizinkan dilakukan oleh LKM. “OJK juga akan melakukan pembatasan ruang kerjanya. Dibatasai hanya kota atau kabupaten saja,” katanya.
Bila melebihi satu wilayah, sambungnya, maka LKM harus mengajukan izin baru untuk bertransformasi menjadi bank. “Saat ini, sosialisasi tentang UU LKM sudah dilaksanakan oleh OJK di hampir seluruh wilayah di Indonesia,” tutupnya. (bhn/ila/ong)