JOGJA – Belum sampai sebulan, Presiden Joko Widodo telah meluncurkan salah satu program unggulannya yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Senin (3/11) lalu. Program akan menyasar 15,5 juta kelu-arga kurang mampu di seluruh Indonesia.Tak terkecuali warga kurang mampu di DIJ. Mereka juga bakal mendapatkan KKS, KIP, dan KIS.
Tapi, sampai sekarang Pemprov DIJ ternyata masih kebingungan. Terutama, basis data yang bak-al digunakan. “Sampai sekarang kami belum pernah diajak bi-cara,” tutur Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DIJ Untung Sukaryadi, kemarin (5/11).Untung mengaku, karena tak pernah dilibatkan dalam peny-usunan penerima program sub-sidi langsung ke masyarakat itu, pihaknya pun tidak tahu. Baik menyangkut data yang menjadi basis penerima program ung-gulan itu maupun distribusi.
“Baik data dan distribusinya seperti apa, kami tidak menge-tahui,” tambahnya. Padahal basis data ini, menurut Untung, sangat penting. Terlebih untuk program subsidi langsung. Da-ta yang digunakan harus benar-benar valid. Sesuai dengan rea-litas yang ada. “Kalau sampai tidak valid, bisa menimbulkan gejolak di masyarakat,” katanya.Jika terjadi gejolak di masyara-kat, sambung Untung, yang bakal menjadi korban adalah aparatur di tingkat daerah. Ba-hkan, RT/RW yang merupakan ujung tombak pemerintah dari tingkat terkecil yang paling me-rasakan dampaknya. “Kalau mereka tidak dilibatkan, me-reka bisa menjadi jujugan war-ga untuk bertanya,” tambahnya.
Ketua RW 5, Kelurahan Patehan, Kecamatan Kraton Muhammad Sofyan menjelaskan, jika pihaknya tak pernah dimintai data pen-duduk warganya yang layak mendapatkan KKS, KIS, dan KIP. “Belum ada permintaan dari pemkot atau kelurahan,” katanya.Dari warganya, Sofyan menam-bahkan, memang sudah banyak yang rerasan soal program ter-sebut. Ini ditambah dengan adanya rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). “Sampai sekarang, sudah ba-nyak yang tanya,” imbuhnya.
Hanya saja, karena tak pernah dilibatkan dan diajak bicara, pihaknya pun sama sekali tak bisa menjelaskan ke warga. Kri-teria apa saja yang mendapatkan KKS, KIP, dan KIS. “Mau dijawab apa? Wong kami sama sekali tidak tahu,” keluh Ketua Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kota Jogja ini.Senada, soal kriteria warga yang akan mendapatkan kartu sakti dari Jokowi ini, Dinsos juga tak mengetahui. Untung pun malah balik bertanya, apakah fakir miskin, miskin, atau yang masuk Program Keluarga Harapan (PKH).Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jogjakarta per Juli 2014, jumlah warga yang miskin mencapai 544.870 jiwa. Atau se-kitar 15 persen dari seluruh war-ga DIJ. Jika diklasifikasi berdasar-kan jenis daerah, warga miskin tersebar di perkotaan 333.030 orang dan pedesaan berjumlah 211.840 jiwa. (eri/laz/ong)