Gunakan Dana Surplus UPK PNPM

WONOSARI – Sudah kesekian kalinya, surplus hasil Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) PNPM Kecamatan Tepus dimanfaatkan untuk mem-bantu rehab rumah tak layak huni. Dana yang digunakan sebesar Rp 195, 9 juta.Kabag Humas dan Protokol Pemkab Gunungkidul Agus Kamtono menjelaskan keuntungan diperoleh dari pengalolaan simpan pinjam program UPK PPK Mekarsari.
Nah, karena dalam perkembangannya ada surplus maka dikembalikan lagi ke masyarakat. Bentuknya bermacam-macam, misalnya saja di Tepus dikembalikan dalam bentuk pengentasan kemiskinan. Mulai dari lantainisasi, bedah rumah dan lain-lain. Program UPK ini ada di seluruh kecamatan. “Bagian keuntungan dari UPK PNPM, sebagian dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pengentasan kemiskinan,” tandasnya, kemarin (5/11).
Agus menuturkan bantuan surplus hasil UPK PNPM ini diserahkan Bupati Gunungkidul Badingah di UPK PPK Mekarsari, Kecamatan Tepus. Bersamaan dengan penyerahan bantuan terhadap rumah tidak layak huni. Penyerahan dana sosial diambil dari dana surplus UPK Mekarsari Kecamatan Tepus 2013 kurang lebih sebesar Rp 195, 9 juta.
Bupati Gunungkidul Badingah memberikan apresiasi terhadap UPK hasil binaan PNPM. Diharapkan program yang sudah berjalan terus ditingkatkan sehingga tahun berikutnya lebih baik lagi. “Mengenai rumah tidak layak huni, di daerah pegunungan ini jumlahnya masih banyak. Namun demikian, pemerintah terus berupaya mengalokasikan bantuan,” ujarnya.Di tahun 2014 ini, Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) juga menggelontorkan anggaran sebesar Rp 9.525.000.000. Melalui dinas pekerjaan umum (PU) terus berusaha keras untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dan hidup dengan tempat tinggal layak huni.
Dana tersebut diposkan untuk 1.270 rumah tidak layak huni di lima kecamatan yakni, Gedangsari, Semin, Tanjungsari, Playen dan Semin. Setiap rumah mendapat-kan alokasi bantuan sebesar Rp 7,5 juta. “Terkait penyaluran dana so-sial dari surplus UPK Mekarsari, bertujuan menumbuhkan gerakan kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap keluarga tidak mampu yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya terutama tempat tinggal layak huni,” kata Badingah. (gun/ila/ong)