WONOSARI – Pemkab Gunungkidul akan melakukan lobi internal pimpinan DPRD kaitannya dengan pencairan APBD Perubahan (APBDP) 2014. Pasalnya, hingga sekarang surat edaran menteri dalam negeri (Mendagri) tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2014 dan APBD 2015 belum bisa terealisasi.
Sekretaris DPRD Gunungkidul Budi Martono mengatakan APBD perubahan benar-benar urgent untuk disetujui. Per-masalahan ini ber-kaitan dengan pro-gram di hampir semua satuan kerja perang-kat daerah (SKPD), terutama menyangkut pelayanan publik. “Kalau tidak segera disetujui, maka ber-bahaya. Bisa-bisa kita semua kena penalti dari pusat,” kata Budi, kemarin (6/11).
Dia menjelaskan untuk kepentingan tersebut pihaknya akan melakukan lobi persetujuan APBDP dengan persetujuan pimpinan DPRD. Eksekutif harus melangkah cepat untuk mengetahui bagaimana perkembangan alkap. “Kalau tidak bisa ya mau tidak mau kita butuh persetujuan pimpinan DPRD saja,” terangnya. Menurut Budi untuk APBDP, semua program fisik akan segera dikirim. Namun demikian program-program lain untuk pelayanan akan berjalan hingga akhir tahun. “Kita akan segera berkomunikasi dengan pimpinan DPRD,” ujarnya.
Di bagian lain, hingga kemarin alkap dewan tidak jelas juntrungnya. Terlebih pascarapat paripurna pem-bentukan alkap yang diboikot semua fraksi yang tergabung dalam koalisi merah putih (KMP). Setelah rapat paripurna gagal, empat pimpinan DPRD berangkat ke Jakarta. “Hari ini baru perjalanan dari Jakarta, ada undangan KementerianKehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH),” kata Sekretaris DPRD Tudjuh Priyono. Diungkapkan, hingga kemarin dirinya juga belum mengetahui kabar berikutnya mengenai langkah pim-pinan. Mereka juga tengah melakukan konsultasi menge-nai surat edaran Kemendagri No 903/5671/SJ tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2014 dan APBD 2015. “Kita hanya berharap alkap segera terbentuk, namun kalau gagal masih ada kemungkinan lewat SE tersebut. Jadi, APBDP disahkan antara bupati dan pimpinan DPRD,” terangnya.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi PKS DPRD Gunung-kidul Ari Siswanto berharap pengesahan RAPBD bisa melibatkan alat kelengkapan DPRD dan tidak hanya dilakukan pimpinan dewan saja. “Kita masih berusaha agar bisa disahkan bersama dan tidak menggunakan dasar SE Kemendagri,” kata Ari. (gun/ila/ong)