Dewan Harus Ikut Mengerem

JOGJA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menawarkan solusi mengatasi men-jamurnya pembangunan hotel di Jogja-karta. Lembaga antirasuah ini meminta wakil rakyat di DPRD Kota Jogja untuk ter-libat lebih dalam mengerem pembangunan aset properti itu
“Dewan memiliki fungsi pengawasan. Dewan bisa ma-suk ke situ,” saran Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto saat memberikan paparan soal pen-cegahan korupsi oleh dewan di kantor DPRD DIJ, kemarin (6/11).
Dikatakan, KPK memang mem-berikan pengawasan atas me-rebaknya hotel-hotel di Jogja. Terutama yang melibatkan ke-pala daerah setempat. Berda-sarkan catatan kasus KPK, ke-pala daerah yang tersangkut korupsi karena pemberian kon-sesi. “Di Jogja trennya juga be-gitu,” ujar Bambang. Mantan advokat ini pun meng-gunakan pembuktian terbalik. Yaitu, pemilik hotel yang jum-lahnya menjamur seratusan, mayoritas bukan orang Jogja. “Saya khawatir, gudeg nanti nangkanya tidak dari Jogja,” la-njut Bambang seraya tertawa.
Ia juga mengungkapkan indi-kasi kuat penyimpangan adalah komersialisasi lahan hijau. Teru-tama di sepanjang Kali Code yang sudah banyak diakusisi pemilik hotel. Padahal, Kali Code meru-pakan lahan hijau yang seha-rusnya dikelola pemkot. “Kali Code ini selokan besar,” kelakar-nya.
Menanggapi saran dari KPK, anggota DPRD Kota Jogja Rifki Listianto menyambut positif. Bahkan dirinya berencana men-gusulkan hal tersebut menjadi salah satu agenda kedewanan periode anyar saat ini.”Sekarang memang masih ter-kendala dengan belum terben-tuknya pimpinan alat kelengka-pan. Mungkin, ke depan bisa dimaksimalkan,” janji Rifki.
Sebelumnya, mantan Ketua Komisi A Chang Wendriyanto mengaku, hasil terjun di lapangan, pembangunan hotel memang syarat dengan penyimpangan. Kala itu ia mencatat ada modus izin hotel diperjualbelikan. “Tanahnya masih belum dimi-liki. Tapi sudah dijual,” kata Chang.
Politikus PDIP yang kini naik ke DPRD DIJ ini mendukung rencana tersebut. Ia menilai pe-ran pengawasan dewan memang harus dimaksimalkan untuk bisa mengantisipasi merebaknya hotel di Jogjakarta. “Kalau me-mang kota dan kabupaten tidak bisa (menyusun aturan), pro-vinsi bisa mengambil alih,” tan-dasnya.
Nantinya aturan tersebut bisa diimplementasikan di seluruh DIJ. Dalam aturan ini bisa ber-upa pembatasan atau pengatu-ran dengan detail soal pembe-rian izin hotel. “Peran kepala daerah bisa dipersempit dengan aturan ini,” tambah Chang. Bahkan ke depan aturan soal izin ini bisa dibuat berbeda-beda. Tergantung dari daerah yang memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). “Memang seharusnya kabupaten dan kota yang bisa mengatur dengan jelas,” tuturnya. (eri/laz/ong)