PURWOREJO – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kabupaten Purworejo sepakat pandangan Ketua DPRD Purworejo Luhur Pambudi Mulyono terkait pembentukan panitia khusus (Pansus) Pasar Baledono.Hanya saja, F PKS menawarkan batas waktu yang diberikan lebih longgar. Berbeda dengan Luhur yang menyatakan tenggat waktu satu bulan untuk penyelesaian kasus Pasar Baledono. FKS mengusulkan agar langkah itu dilakukan di akhir tahun 2014.
“Jika sampai akhir tahun 2014 belum ada langkah tepat, terukur dan terprogram, kami mengusulkan segera dibentuk pansus Pasar Baledono, sehingga permasalahan segera dapat ditindaklanjuti,” kata Sekretaris FPKS Ngadianto.
Ngadianto menyampaikan, pos anggaran pembangunan Pasar Baledono yang ada dalam APBD 2014, ternyata pagu yang disediakan itu tidak dapat digunakan, sehingga menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada akhir tahun anggaran. “Saran kami, agar pagu anggaran pada APBD di-adakan jika status hukum HGB (hak guna bangunan, Red) Pasar Baledono sudah jelas dan menjadi milik pemkab Puworejo,” ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD Luhur Pambudi memberikan warning kepada pemkab agar segera memberikan kepastian terkait penanganan Pasar Baledono. Setidaknya DPRD hanya memberikan waktu satu bulan agar pemkab segera memberikan jawaban di lapangan terhadap pasar. Jika dalam waktu satu bulan tidak ada tanda-tanda ke arah itu, DPRD akan membentuk pansus untuk menyelesaikan permasalahan Pasar Baledono. (tom/jko/ong)