MUNGKID – Jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) minim. Karenanya, Pemkab Magelang me-ngambil kebijakan menempatkan satuan pengamanan (satpam) di pos- pos penjagaan. Ada 24 satpam yang bertugas di rumah dinas (rumdin) bupati dan Kompleks Setda Kabupaten Magelang. Mereka menggantikan peran yang seharusnya dilakukan Satpol PP.Kepala Satpol PP Kabupaten Magelang Imam Basori mengatakan, selama ini jumlah personel Satpol PP jauh dari ideal. Yakni, hanya 55 orang yang membawahi 21 kecamatan se-Ka-bupaten Magelang.
“Harapannya, personel satpol yang selama ini bertugas di pos penjagaan rumdin dan Kompleks Setda ada 15 orang, bisa lebih dimaksimalkan mem-bantu tugas operasional satpol di la-pangan. Kami sudah bagi personel tersebut ke seksi-seksi yang ada,” paparnya, kemarin (6/11).Menurutnya, jika melihat beberapa pertimbangan seperti potensi konflik dan luas wilayah, jumlah ideal petugas Satpol PP seharusnya 100 orang. Sejauh ini, Pemkab Magelang belum bisa memenuhi jumlah tersebut.
“Untuk mengusulkan perekrutan satpol atau menunggu formasi dari pemerintah pusat baru membutuhkan waktu yang lama. Setelah melalui kajian-kajian matang, Pemkab Magelang setuju pengadaan satpam kontrak atau outsourcing,” imbuhnya.Tugas penjagaan memang sudah diganti satpam. Namun, Satpol PP masih melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap para satpam tersebut.Kepala Seksi Pengamanan dan Bina Linmas Satpol PP Kabupaten Magelang Suroto menambahkan, perekrutan satpam tersebut masuk dalam DPA Anggaran Tahun 2014 APBD Kabupaten Magelang. “Mereka (satpam) diper-bantukan di sini, melalui proses lelang. Pemenang adalah PT Asia Daya Aba-di Pati dengan nilai kontrak selama tiga bulan sejak Oktober- Desember 2014 sebesar Rp182,905 juta,” kata-nya.
Ia menyebut, ke-24 satpam hasil lelang ditugaskan di delapan pos penjagaan. Yakni enam pos di Kom-pleks Setda Kabupaten Magelang dan dua pos penjagaan rumdin bupati. “Mereka terbagi dalam tiga shift. Masing-masing satu satpam per shift,” sebutnya.Dikatakan, dasar pengadaan satpam adalah Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ( UU ASN). Di mana, di dalam-nya menyebutkan pemda kini tidak bisa lagi mengangkat harian lepas. Namun pengadaan pada kontrak. “Apalagi tugas dari Satpol PP tidak hanya penjagaan, namun juga pengamanan wilayah,” katanya. (dem/hes/ong)