Hanya karena Salah Komunikasi Undangan

SLEMAN- Keseriusan para wakil rakyat untuk menuntaskan persoalan internal patut diperta-nyakan. Rencana pembahasan alat kelengkapan (alkap) yang diagendakan kemarin (6/11) ternyata gagal. Gara-garanya hanya karena miskomunikasi tentang surat undangan rakorpim.Pimpinan dewan lantas menjadwalkan ulang rapat paripurna penetapan alkap hari ini pukul 11.00. Sebelumnya, pada Selasa (4/11) lalu, pimpinan dewan telah konsultasi ke Kemendagri. Tujuannya untuk menanyakan tafsir pasal 56, ayat 4 (a) tata tertib (tatib) DPRD Sleman tentang pembagian komposisi anggota komisi yang diupayakan proporsional dan merata. Konsultasi dilakukan untuk mencari solusi terkait perdebatan antara fraksi-fraksi Koalisi Merah Putih (KMP) dan KIH. Perdebatan itu mengakibatkan rapat penetapan alkap sebe-lumnya, Senin (20/10) lalu berakhir deadlock.
Hasilnya, klausul proporsional dan merata diartikan dibagi rata untuk semua alkap, dengan maksimal 3 anggota per komisi.Ketua Fraksi PAN Nur Hidayat meminta seluruh anggota dewan menghormati dan menjalankan hasil konsultasi dan menjadikan tafsir pejabat di Kemendagri sebagai acuan sekaligus rujukan dalam penetapan alkap. Sebab, pasal 56 yang dikonsultasikan itulah yang dianggap sebagai biang kebuntuan rapat alkap sebelumnya. “Suka nggak suka, tatib harus dipakai. Hasil konsultasi harus dipakai. Kalau tetap buntu, ya, voting,” tegas politikus asal Kalasan yang akrab disapa Dayat.
Voting yang dimaksud Dayat adalah untuk menyepakati boleh dan tidaknya penumpukan anggota fraksi pada salah satu komisi. “Kalau tidak segera ada keputusan justru akan meng-hambat program kerja. Implikasinya pada masyarakat,” lanjutnya.Sebaliknya, Dayat berkomitmen KMP tidak akan mengulang kesalahan pada sidang sebelumnya. Saat itu PKS, PAN, dan Gerindra menempatkan nama pimpinan di komisi. sedangkan PPP tak menempatkan anggotanya di salah satu komisi. “Kami sadar itu kesalahan. Sebatas sepengetahuan saya, kami siap jalan sesuai aturan main yang disepakati,” katanya.
Apapun risiko yang dihadapi tiap fraksi, lanjut Dayat, rapat alkap harus dijalankan sesuai rule of the game-nya. Kendati begitu, sidang kali ini tetap berpotensi deadlock. Jika kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang digawangi PDIP, Nasdem, dan PKB tetap melakukan penumpukan anggota pada ploting usulan komisi. Itu terkait tafsir pasal 56 ayat 4 (a) tata tertib (tatib) DPRD Sleman tentang pembagian komposisi anggota komisi yang diupayakan proporsional dan merata. Ketua DPC PDI Perjuangan Sleman Rendradi Suprihandoko berpandangan lain. “Acuan bukan hasil konsultasi. Tapi tatib, di-upayakan sama, kan,” ujarnya kemarin.
Rendradi berdalih, sesuai pengalamannya setiap konsultasi ke Kemendagri tak pernah memperoleh jawaban yang seragam antara pejabat satu dan lainnya tentang tafsir suatu pasal dalam tatib dewan.Langkah itu bisa saja dilakukan kubu fraksi partai berlambang banteng moncong putih yang menginginkan jatah pimpinan alkap dewan. Gelagat itu makin menguat setelah usulan pem-bagian jatah pimpinan alkap yang disampaikan Rendradi, dalam musyawarah antar ketua-ketua partai, ditolak oleh kubu KMP.
Pada rapat yang difasilitasi pimpinan DPRD, Rabu (5/11), Rendradi mengusulkan konsep pembagian jatah pimpinan alkap sesuai porsi perolehan kursi dewan. Menurut dia, ada 16 ja-batan yang bisa dibagi merata untuk 8 fraksi yang terdiri atas 12 porsi di komisi dan 4 badan. Dengan begitu, setiap fraksi mendapat dua posisi. “Tek-nisnya, fraksi terbesar mengambil jatah, diikuti fraksi lain sampai terisi semua,” usul Rendradi. Fraksi PDIP selaku pemilik kursi terbanyak (12) otomatis mendapat peluang lebih besar. Usulan yang persis seperti pembagian alkap dewan periode 2009-2014. (yog/din/ong)