Minta Partai Golkar Lakukan Klarifikasi

BANTUL – Arni Tyas Paluppi tetap dilantik sebagai Wakil Ketua III DPRD dalam rapat paripurna (rapur) kemarin (7/11). Pimpinan dewan (pimwan) menilai tidak ada alasan menunda atau bahkan membatalkan proses pelantikan kader Partai Golkar itu, meskipun seluruh anggota fraksi partai ber-lambang beringin tersebut tidak ada yang menghadiri rapur.Ketua DPRD Bantul Hanung Raharjo mengatakan, keputusan proses pelantikan Arni Tyas sebagai wakil ketua III merupakan hasil keputusan rapat pimwan. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan sejumlah hal. “Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan pelantikan ditunda atau dibatalkan,” terang Hanung usai rapur.
Politikus PDIP ini menguraikan, di antara alasan yang dapat men-jadi penyebab tertunda atau batalnya pelantikan adalah ada-nya surat keputusan (SK) gubernur. Alasannya, pengangkatan Arni Tyas sebagai wakil ketua III juga berdasarkan SK gubernur. Sementara, permintaan DPD Partai Golkar DIJ untuk menun-da proses pelantikan Arni Tyas hanya dengan kalimat karena sesuatu hal. Tidak ada penjela-san yang jelas dalam surat yang dilayangkan Kamis (6/11) lalu itu.
Kuasa hukum Arni Tyas, Kur-niawan menilai tidak ada alasan untuk menunda atau bahkan membatalkan proses pelantikan kliennya. Lagi pula, surat yang dilayangkan DPD Partai Golkar DIJ tidak menyebut dengan jelas alasan penundaan. “Tidak ada penjabarannya. Ini nggak bisa dijadikan alasan,” tegasnya.
Pria yang akrab disapa Wawan ini mengisyaratkan, ada faktor like dan dislike dalam penerbitan surat penundaan proses pelantikan. Artinya, permintaan penundaan pelantikan Arni Tyas karena faktor ketidaksukaan dan bukan faktor kesalahan yang telah dilakukan politikus yang berangkat dari Dapil I Bantul ini. Toh, informasi miring yang menerpa Arni Tyas saat mengikuti program orientasi anggota DPRD di hotel Rich Sahid tak ada buktinya. Begitu pula dengan saksi-saksinya. “Partai harus bisa menjelaskan ini. Partai juga harus klarifikasi langsung kepada Arni Tyas Paluppi,” pintanya.
Sebab, kata Wawan, munculnya surat DPD Partai Golkar DIJ tanpa didahului klarifikasi langsung kepada kliennya. Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar Widodo mengatakan, ketidakhadiran seluruh anggota fraksinya saat proses pelantikan karena adanya intruksi dari DPD Partai Golkar DIJ. “Fraksi kan kepanjangan partai. Jadi kami mengikuti apa yang diintruksikan partai,” ujarnya.
Meskipun saat rapur empat anggota Fraksi Partai Golkar juga berada di gedung DPRD. Menu-rutnya, ketidakhadiran anggota Fraksi Partai Golkar juga sebagai bentuk konsistensi. Sebab, DPD Partai Golkar DIJ sebelumnya juga sudah melayangkan surat penundaan proses pelantikan Arni Tyas. (zam/din/ong)