SLEMAN – Pemerintah terus menerbitkan berbagai instrumen keuangan. Di antaranya, melalui surat utang negara (SUN) atau obligasi, termasuk obligasi negara ritel Indonesia (ORI). Langkah tersebut, ternyata memancing persaingan seru dengan perbankan. Karena, perbankan dan pemerin-tah berebut dana masyarakat.Padahal, bank membutuhkan dana pihak ketiga (DPK). Baik tabungan, deposito, dan giro untuk membiayai kredit yang cenderung meningkat.
“Relaksasi aturan Bank Indonesia (BI) soal batas minimal rasio simpanan dibandingkan pinjaman (loan deposit ratio/LDR) dari 100 persen menjadi 92 persen mem-buat bank semakin ekspansif. Di sisi lain, bank butuh simpanan dari masyarakat untuk mem biayai pinjaman, sehingga kemampuan-nya semakin terbatas,” ungkap Pengamat Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Cyrillus Harinowo saat media gathering, pekan lalu (7/11).
Menurut Cyrillus, perbankan memiliki kesempatan menya lurkan kreditnya ke beberapa sektor. Termasuk korporasi. Saat ini, kon-disi korporasi di Indonesia sangat sehat. Ini dibuktikan dengan lancarnya pengembalian kredit. Bahkan, pemerintah tengah fokus pada pengembangan infra-struktur, sehingga dimungkinkan terjadi banyak sindikasi perjanjian kredit antarbank.
Cyrillus yang juga Komisaris BCA ini mengatakan, rebutan dana masyarakat ini merupakan akibat banyaknya dana yang ’diparkir’ di luar negeri. Karenanya, ini harus menjadi perhatian semua pihak. Paling nyata, pemerintah di-harapkan bisa menarik dana ter-sebut untuk memberikan insen-tif menarik guna membiayai ABPN dan sejumlah proyek pem-bangunan. (bhn/hes/ong)