Pengadilan Tipikor Akan Hukum Tiga Terdakwa Kasus Korupsi Pergola

MAGELANG – Rencananya, Pengadilan Tipikor Semarang bakal melakukan vonis terhadap tiga terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan pergola di Jalan Sunan Gunung Jati atau taman depan SMPN Magelang TA 2012, hari ini (10/11). Para terdakwa dituntut hukuman berbeda. Mulai 18 bulan hingga 20 bulan dengan denda yang sama, Rp 50 juta atau kurungan tiga bulan. M Hassan Latief SH, salah satu kuasa hukum terdakwa Sugito meminta agar kliennya di-bebaskan, karena tidak terbukti secara sah dan menyakinkan memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud da-lam dakwaan primer maupun sekunder.
Yakni pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 56 ayat (1) KUHP. Subsider pasal 3 jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah jadi UU RI Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo pasal 65 ayat (1) KUHP. “Prinsipnya, kami sependapat dengan tuntutan dari JPU yang menyatakan per-buatan klien kami tidak memenuhi semua unsur-unsur dakwaan primer, sehingga harus dibebaskan dari dakwaan primer,” kata papar Hassan Latief, kemarin (9/11).Hassan melanjutkan, soal dakwaan sekunder kami juga beranggapan tidak ada unsur yang bisa dipenuhi
Baik unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, unsur me-nyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan maupun unsur dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian rakyat.Menurut penilaian Hassan, kasus tersebut merupakan ke-salahan administratif semata dan sangat dipaksakan pihak polisi untuk dikasuskan. Berdasar fakta persidangan, tuduhan mengenai ketidaksesuaian pe-kerjaan atau spek bukanlah dari temuan instrument yang terkait dalam pengadaan barang dan jasa.
Baik itu panitia lelang, kon-sultan perencana, Panitia Pe-nerima Hasil Pekerjaan (PPHP), konsultan pengawas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengguna Anggaran (PA). “Melainkan dari anggota DPRD Kota Magelang yakni Eddy Sutrisno. Apalagi berdasarkan fakta di persidangan, terungkap pula data dari Konsultan Pe-ngawas atas nama Beni Dwi Saputro soal adanya ketidak-sesuaian pekerjaan. Kemudian data ini diajukan Polres Magelang Kota sebagai bukti telah dicabut,” paparnya.Ditambahkan, saksi Beni Dwi Saputro telah mencabut ke-terangannya di kepolisian dalam persidangan. Sehingga bisa di-simpulkan pekerjaan sudah sesuai dan tidak ada masalah apapun.
Lebih jauh dikemukakan, saat Eddy Sutrisno menemukan ada-nya ketidaksesuaian pekerjaan, pelaksana berniat memper baiki. Saat itu, masih dalam masa pe-meliharaan sehingga sesuai peraturan yang berlaku masih dimungkinkan diadakannya perbaikan. Oleh polisi, justru dilarang.
“Pelaksanaan pekerjaan proyek ini boleh dikata belum ada tindak pidananya. Justru yang me lakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah pelapor yakni Eddy Sutrisno dan penyidik Polres Magelang Kota. Perkara ini sangat dipaksakan dan tak cukup bukti, hanya menjadikan komo-diti dan merugikan klien kami secara moriil dan materiil,” ki-lahnya.Ia berharap, kliennya bisa bebas. Meski begitu, pria yang pernah menjabat ketua KNPI Kota Magelang ini mengaku pasrah dengan keputusan majelis hakim.
“Kalau klien kami harus mem-pertanggungjawabkan perbua-tannya di hadapan hukum dengan menjalani hukuman penjara, kami meminta pihak-pihak lain ikut juga bertanggung-jawab. Terutama Pengguna Anggaran dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, tidak hanya PPK. Bagaimanapun, pada tahap pe-nilaian mereka, hasil pekerjaan telah bisa diterima dan telah dibayarkan,” tegasnya.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Magelang Roy Arland mempersilahkan pledoi dari Hassan Latief. Hanya , pihaknya bersikukuh dalam pekerjaan tersebut, ada persekongkolan yang akhirnya merugikan negara Rp 60, 843 juta sesuai hasil per-hitungan BPKP Jateng. “Soal Pengguna Anggaran dan PPHP ikut bertanggung jawab, kami tidak bisa berkomentar banyak. Semua diserahkan ke majelis hakim dan kepolisian yang dari awal menyelidiki kasus ini,” ujarnya.
Seperti diketahui, JPU menuntut terdakwa Suharno ST, 53, Direk-tur CV Amat Jaya sebagai pem-borong dengan 20 bulan dan Sugito, 57, sebagai pelaksana di lapangan dengan 18 bulan. Sedangkan Kusdi, 52 tahun, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut juga di-kenai vonis 18 bulan. Hal-hal yang meringankan, mengakui kesalahan, mengem-balikan kerugian negara dan mempunyai tanggungan keluarga. Hal yang memberatkan di anta-ranya, merugikan negara.
Kasus itu dilimpahkan ke kejaksaan oleh polisi yang sejak awal menangani kasus ini pada 7 Juli lalu. Semula, polisi me-nangani kasus pergola depan SMPN 7 bersamaan kasus per-gola depan RSJ Dr Soerojo dan trotoar Jalan Pemuda. Akhirnya, hanya kasus pergola depan SMPN yang masuk ke persidangan Pengadilan Tipikor Semarang. (dem/hes/ong)