DPRD DIJ Siapkan Instrumen Pengawasan

JOGJA – Pemprov DIJ memastikan mekanisme pencairan dana keisti-mewaan (danais) dari pemerintah pusat ke DIJ bakal berubah. Bila se-lama dua tahun terakhir mekanis-menya diatur dengan peraturan menteri keuangan (PMK), maka mu-lai 2015 berganti menjadi peraturan presiden atau perpres.”Aturannya mirip dengan pencairan dana alokasi umum (DAU). Jadi mu-lai Januari langsung bisa dikucurkan,” ungkap Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Provinsi DIJ Bambang Wis-nu Handoyo, kemarin (9/11).
BWH, sapaan akrabnya menyatakan, perubahan mekanisme dan aturan pencairan danais itu dilakukan setelah pihaknya bertemu dengan Kemen-terian Dalam Negeri. Dari pengalaman dua tahun mengelola danais itu mun-cul berbagai kendala. Di antaranya terkait kemampuan penyerapan ang-garan danais.
Dikatakan, tidak terserapnya ang-garan bukan karena pemprov tak mampu. Namun lebih karena tahapan pencairan danais baru dilakukan pu-sat pada November. “Bagaimana kami mampu menyerap anggaran yang bernilai ratusan miliar bila waktu yang tersedia sangat sempit,” katanya.Diakui ayah dua anak ini, selama ini pihaknya seolah-olah dipojokkan akibat tidak terserapnya seluruh ang-garan danais. Namun bila semua pihak bersedia mencermati fakta-fakta tersebut, maka akan bisa me-mahaminya.”Kalau danais itu mencapai Rp 200 miliar, kemudian DIJ mampu meny-erap sebanyak 50 persennya saja tentu itu sudah luar biasa. Kalau da-lam waktu sebulan semua dana ter-serap, justru akan menimbulkan pertanyaan,” ucap BWH.
Dengan mengacu pada DAU, BWH meyakini DIJ punya cukup waktu me-nyiapkan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai danais. Apal-agi, anggaran yang tak terserap pada tahun sebelumnya tidak hangus dan dapat dijalankan pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kepala DPPKA ini juga sepakat bila kabupaten dan kota se-DIJ mem-bentuk dinas-dinas kebudayaan. Tujuan dari pembentukan itu agar kemampuan kabupaten dan kota menyerap danais menjadi lebih besar karena urusan kebudayaan ditanga-ni satu SKPD.
Disinggung tentang keterlibatan dewan dalam penyusunan danais, BWH menjelaskan, danais diberikan sebagai bentuk pengakuan pemerin-tah pusat terhadap keistimewaan DIJ. Karena itu, sejak awal kemudian for-mat pengajuan danais seperti dana alokasi khusus (DAK). Yakni dari daerah langsung ke pusat tanpa melalui DPRD. “Itu yang membeda-kan dengan penyusunan kegiatan APBD,” terangnya.
Meski demikian, BWH membuka ruang yang seluas-luasnya bagi par-lemen mengadakan pengawasan. Sebab, pengawasan merupakan ba-gian dari tugas dan fungsi dewan. Wakil Ketua DPRD DIJ Arif Noor Hartanto menyatakan, dewan sepa-kat akan membuat instrumen khu-sus guna mengawasi pelaksanaan danais. Instrumen itu akan diwu-judkan dalam bentuk peraturan dewan yang terpisah dengan pera-turan tata tertib DPRD. “Kami me-nyepakati itu dalam rapat konsul-tasi pimpinan dewan dengan pim-pinan fraksi,” tuturnya.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Eko Suwanto mengatakan, dengan peng-awasan itu, dewan berwenang men-gundang eksekutif. Pengawasan dila-kukan secara menyeluruh dari mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.”Kami ingin pemanfaatan danais bisa tepat sasaran dan jangan sampai hanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan ra-kyat,” tegas Eko. (eri/din/ong)