Lepas Embel-Embel Koalisi

WONOSARI – Pembahasan program dan pencairan anggaran Pemkab Gunungkidul untuk akhir 2014 dan 2015 dipastikan tidak bisa menggunakan Surat Edaran (SE) Kemendagri. Mau tak mau wakil rakyat harus melepas embel-embel koalisi dan membentuk alat keleng-kapan (alkap) dewan jika tidak ingin roda pemerintahan macet total.
Ketua DPRD Gunungkidul Suharno mengatakan, konflik elit politik ter-kait alkap segera disudahi. Pihaknya siap menerima konsekuensi dari atasan karena tidak memperju-angkan komposisi pimpinan ko-misi secara proporsional. “Jangan dikira hanya (KMP)Koalisi Merah Putih saja yang ada tekanan terkait alkap dari provinsi. Kami juga ditekan alkap proporsional, namun kami akan lebih mementingkan rakyat,” kata Suharno kemarin (9/11).
Seperti diketahui jika propor-sional Koalisi Indonesia Hebat (KIH) ditutut mendapat kursi pimpinan, wakil dan sekretaris lebih dari satu. Namun kali ini pihaknya ’mengalah’ dan lebih memilih menurunkan target kursi. Langkah tersebut harus ditempuh karena pertimbangan pembahasan APBDP dan APBD murni menggunakan Perbub maupun SE ditolak mendagri.
SE mendagri tidak bisa diberlakukan karena sebelumnya anggota dewan baru belum melakukan pembahasan APBDP dan APBD murni sama sekali. “Karena itu, bersama dengan unsur pimpinan akan kembali melakukan pertemuan internal untuk segera melakukan pembahasan alkap dewan,” terangnya.Hari ini atau besok bakal di-agendakan lagi rapat paripurna pembentukan alkap. Sebab, jika alkap tidak terbentuk roda pe-merintahan bakal macet total. Rakyat sengsara karena rencana pembangunan tidak bisa dibahas.
Juru bicara KMP,Heri Nugroho se-pakat alkap dewan harus secepatnya terbentuk. KMP Gunungkidul juga tidak akan menggubris intruksi provinsi terkait alkap dewan. Bahkan, pihaknya juga siap adu argumen jika nanti dipermasalahkan. “Ke-simpulannya, KMP akan mem-beri kursi untuk KIH dan kami tidak menghendaki voting pada saat paripurna komposisi alkap dewan. Nanti saat paripurna hendaknya sudah ada nama-nama pimpinan, wakil maupun sekretaris dan tinggal disahkan. Kalaupun ada interupsi bukan lagi kepada komposisi pimpinan,” kata Heri Nugroho.
Keinginan melepas embel-embel koalisi tersebut sudah dikomuni-kasikan dengan anggota KMP yang lain. Untuk sementara waktu, semua sepakat pembahasan alkap dilakukan secara musyawarah. “Namun beda cerita jika nanti pilihan bupati. KMP sudah memiliki jago jika pilkada dipilih oleh dewan,” ucapnya. (gun/din/ong)