Anggap Jadi Penghambat Kemandirian

BANTUL – Undang-Undang No 6/ 2014 tentang Desa semula diharapkan menjadi angin segar bagi kehidupan kelurahan dan desa karena dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.Tetapi, setelah terbitnya peraturan pemerintah (PP) No 43/ 2014 dan PP No 60/ 2014 sejumlah pihak tak terkecuali Paguyuban Padukuhan (Pandu) se-Bantul pun mulai khawatir. Alih-alih membawa kesejahteraan, keber-adaan peraturan pelaksaana undang-undang tersebut justru dinilai sebagai penghambat kemandirian desa.
Ketua Pandu Sulistyo Atmojo menyebutkan, ada sejumlah persoalan baru pasca terbitnya PP No 43/ 2014 dan PP No 60/ 2014. Di antaranya penetapan kewenangan desa, penetapan staf urusan sekretaris desa hingga ketentuan pakaian dinas harus menunggu peraturan Menteri Dalam Negeri. “Sepertinya pe-merintah pusat tidak rela dengan apa yang sudah tertuang dalam undang-undang,” sindir Sulis, sapaan akrabnya kemarin (9/11).
Seharusnya, sejumlah persoalan teknis merupakan otoritas desa atau bahkan pemkab. Pemerintah pusat tidak perlu mengatur per-soalan tersebut. Mengingat, UU tentang desa membawa semangat pemberian kehormatan yang seluas-luasnya bagi keragaman desa, serta mem-bentuk pemerintahan desa yang profesional. “Sebelum perda tentang desa dibahas harus ada keberanian untuk uji materi atas dua PP tentang desa,” tegasnya.
Lurah Sumbermulyo, Bambang-lipuro Ani Widayani mengatakan, keberadaan UU tentang desa juga sekaligus menghapus tanah beng-kok bagi lurah dan pamong. Selama ini, tanah bengkok sebagai gaji bagi mereka. “Dan berdasar ke-tentuan undang-undang gaji lurah setara UMP. Kalau di Jogjakarta gaji lurah berarti sekitar Rp 1,5 juta,” ungkapnya.
Jika gaji lurah setara UMP otomatis gaji pamong di bawah UMP. Meski begitu, Ani tak mempersoalkannya. Toh, jabatan lurah merupakan amanah untuk mengabdi kepada rakyat. (zam/din/ong)