MAGELANG – Pemkot Magelang mengajukan nilai upah minimum kota (UMK) Kota Magelang untuk 2015 sebesar Rp 1,187 juta. Harapannya, usulan tersebut disetujui Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.Sehingga, UMK Kota Magelang pada 2015 meningkat sebesar 15 persen atau Rp 150 ribu dibanding tahun lalu sebesar Rp 1,0375 juta bakal menjadi upah yang naik paling besar di wilayah se-eksKaresidenan Kedu
“Dibanding Temanggung, Ka-bupaten Magelang, dan Purwo-rejo, kami yang tertinggi perihal nominal kenaikan UMK. Saya berharap gubernur menyetujui dan perusahaan serta pekerja bisa mengindahkan pengusulan ini,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) Kota Magelang Aris Nugroho kemarin (9/11).Aris mengaku, besaran UMK yang diusulkan tahun ini tak mencapai 100 persen dari kebutuhan hidup layak (KHL), sekitar Rp 1,2 juta. Apalagi di-banding dengan tahun lalu yang mampu mencapai 100 persen dari KHL.
Menurut Aris, KHL bukan men-jadi indikator satu-satunya penentuan UMK. Ada poin-poin lain yang harus diperhatikan. Selain KHL untuk mengusulkan besaran UMK. “Jadi tidak hanya KHL yang jadi syarat utama pengusulan UMK. Apapun itu, kenaikan 15 persen cukup tinggi. Lebih lagi, itu sudah di atas dari batasan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Magelang sebesar 7-12 persen. Tentunya, kami tidak ingin ada kebuntuan dengan Apindo, karena mereka nantinya yang akan membayarkan UMK pada karyawannya,” jelasnya
Saat ini, ada sekitar 200 peru-sahaan yang rencanannya segera diberikan surat edaran bila pe-ngusulan UMK ditetapkan Gubernur Jawa Tengah. Namun, untuk UMK ini tidak diberlaku-kan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
“Kami harap perusahaan bisa mengindahkan keputusan itu untuk menjalankan UMK mulai Januari 2015. Jangan sampai ada PHK,” harapnya.
Ia mengemukakan, saat ini terkait penetapan sejumlah dae-rah di Jawa Tengah masih harus menunggu pengusulan dari Kabupaten Kudus yang belum selesai. Penetapan gubernur ikhwal UMK biasanya dibareng-kan dengan seluruh daerah di Jawa Tengah. Karenanya, bila ada satu daerah yang belum merampungkan pengusulan atau masih ada kendala, akan ber-dampak terhadap daerah lain. “Mudah-mudahan segera di-tetapkan. Kami masih harus menunggu Kudus. Karena pe-netapan ini biasanya dibarengkan, seluruh daerah di Jawa Tengah,” katanya. (dem/hes/ong)