Hari Ini Gubernur Paparan di Dewan

JOGJA – Setelah sempat ter-tunda, agenda DPRD DIJ men-gundang Gubernur DIJ Hameng-ku Buwono X untuk memberikan penjelasan terkait redesain atau penataan ulang RAPBD 2015 akhirnya terlaksana. “Besok Se-nin 10 November (hari ini, Red), kami jadwalkan dengan guber-nur,” ungkap Ketua DPRD DIJ Yoeke Indra Agung Laksana ke-marin (9/11).Yoeke sebelumnya juga menying-gung soal rencana pertemuan antara dewan dengan gubernur saat menerima audiensi Forum LSM DIJ. Dalam kesempatan itu, Forum LSM mempertanyakan kelambanan kinerja DPRD DIJ. Khususnya terkait dengan pem-bahasan alat kelengkapan dewan dan RAPBD 2015.
Wakil Ketua DPRD DIJ Arif Noor Hartanto menampik bila ki-nerja dewan disebut lelet. Ia menyatakan, seluruh jadwal pembahasan RAPBD telah tera-gendakan. “Tak ada persoalan, semua berjalan,” terangnya.Senada dengan Yoeke, Inung sapaan akrabnya, menyatakan sebetulnya Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD 2015 telah dihantarkan gubernur beberapa waktu lalu. Namun belakangan saat dewan akan melangkah, ada permin-taan gubernur untuk menata ulang RAPBD yang pernah disam-paikan ke parlemen.
“Maka kami ingin mendengarkan penjelasan dari gubernur lebih dulu,” tegas kader PAN ini. Inung menyatakan, gagasan mengundang gubernur berasal dari pimpinan-pimpinan fraksi. Saat rapat kon-sultasi, mereka meminta agar di-gelar rapat kerja dengan gubernur khusus membahas kebijakan re-desain RAPBD tersebut.”Selama ini gubernur jarang menghadiri langsung rapat-rapat kerja dengan kami. Padahal de-wan adalah mitra kerja gubernur. Kami ingin gubernur datang ke dewan bukan hanya saat men-ghadiri undangan paripurna dewan saja,” ungkap Inung.
Kepala Dinas Pendapatan Peng-elolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Provinsi DIJ Bambang Wisnu Handoyo (BWH) mengapresiasi agenda rapat kerja dewan dengan gubernur tersebut. “Le-bih cepat digelar lebih baik. Kami sudah siapkan semua hal,” terang BWH.Dikatakan, ada beberapa ala-san yang mengharuskan RAPBD 2015 ditata ulang. Salah satunya menyangkut diundangkannya UU tentang Desa. Sesuai UU tersebut, akan ada alokasi dana desa (ADD). “Kami harus menga-dakan penyesuaian,” terangnya.
Selain itu, lanjut alumnus Juru-san Sosiatri Fisipol UGM ini, gubernur memerintahkan agar semua SKPD mengkaji ulang target kinerja mereka. Alasannya, sejumlah kegiatan yang dirancang SKPD tidak mencerminkan ke-selarasan antara program yang ingin dicapai dengan kegiatan yang dilaksanakan. “Sering kali tak nyambung,” tuturnya.Tak ingin memberikan contoh pada instansi lain, BWH mem-berikan ilustrasi yang terjadi di lembaga yang dikepalainya sen-diri. Menurut dia, di DPPKA ada satu program berupa peningka-tan pendapatan daerah. Mesti-nya kegiatan yang dirumuskan mengarah pada program terse-but. (eri/laz/ong)