Akibat Rencana Pelarangan PNS Rapat di Hotel

JOGJA – Imbauan yang dikelu-arkan pemerintah melalui Ke-menterian Pendayagunaan Apa-ratur Negara dan Reformasi mengenai larangan instansi pe-merintah menggelar rapat di ho-tel membuat pengelola perhote-lan resah. Terutama bagi hotel yang berada di zona ring tiga atau yang lokasinya tidak di pusat kota Jogja.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DPD DIJ Istidjab M Danunagoro men-jelaskan semakin ketatnya per-saingan bisnis perhotelan di Jog-jakarta, membuat hote-hotel berharap pemasukan dari kegia-tan meeting, incentive, convention and exhibition (MICE). Terutama untuk hotel yang berada di ring tiga maupun di luarnya. Selain dari pasar corporate, sektor pe-merintahan juga turut andil mem-beri masukan dari kegiatan MICE
“Kalau kebijakan itu diberlaku-kan bakal semakin sepi hotel yang ada di ring tiga,” tandas Istidjab kepada Radar Jogja, Senin (10/11).Istidjab menyatakan kegiatan MICE berkontribusi sebesar 38 persen pada pemasukan hotel. Kegiatan tersebut mendorong operasional hotel pada jam-jam kerja dari Senin sampai dengan Jumat. Sedangkan pada akhir pe-kan, hotel-hotel yang ada di zona tersebut justru sepi karena wisa-tawan yang berlibur lebih memi-lih menginap di hotel yang berada di zona ring satu atau dalam kota.
Dari kegiatan MICE, selain mendapatkan pemasukan dari sewa ruang pertemuan, hotel juga mendapat keuntungan dari konsumsi. Bagi yang berasal dari luar kota, biasanya mereka sekaligus menginap dalam jang-ka waktu tertentu.Selain tujuan pariwisata, Jogja-karta juga terkenal sebagai salah satu kawasan tempat diseleng-garakannya MICE. Sejumlah cor-porate maupun lembaga pemerin-tah menjadikan Jogjakarta sebagai tempat menggelar meeting untuk jarak terdekat. Sedangkan penyel-enggaraan dalam jarak yang lebih jauh biasa dilakukan di Bali.
“Kemudahan akses pusat per-belanjaan, tempat wisata dan bandara menjadi pertimbangan tersendiri mengapa Jogjakarta menjadi tujuan MICE,” jelasnya.Maka dari itu, pihaknya me-minta kepada pemerintah untuk mengkaji kembali kebijakan ter-sebut. Apalagi, selama ini lemba-ga-lembaga pemerintah belum semua memiliki ruang rapat yang representatif.
Istidjab mengatakan di sisi lain, perhotelan juga memiliki kontri-busi terhadap pendapatan ne-gara melalui pajak. Berdasarkan data yang ada di Kanwil Direkto-rat Jenderal Pajak (DJP) DIJ pe-nerimaan pajak sektor hotel 2014 sebanyak 225 wajib pajak sebesar Rp 24,034 juta. Kontribusi sektor perhotel menyumbang 2,14 persen pajak di DIJ.
Istidjab menyatakan bila kebija-kan larangan rapat PNS di hotel tetap diberlakukan, maka PHRI DIJ siap menjalani aturan tersebut. Sebagai upaya menambah pema-sukan, PHRI DIJ siap melakukan terobosan sebagai upaya pemasa-ran terpadu melalui badan-badan pariwisata dan dinas pariwisata.Terpisah Asisten PR Manajer Eastparc Hotel Ajeng Anglaina menyebutkan bahwa setiap bu-lannya hotelnya selalu penuh dengan kegiatan MICE.
Menurutnya rencana larangan PNS menggelar rapat di hotel pasti akan memiliki dampak di semua hotel. Hanya saja di Eastparc sendiri pengurangan kuota seg-mentasi pemerintahan tidak be-gitu berpengaruh besar. “Karena backbone market kami adalah corporate dari domestik maupun overseas,” terangnya. (bhn/ila/ong)