Islah di Pusat Belum Merembet ke Daerah

JOGJA – Upaya islah elite politik DPR RI antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) belum merembet ke daerah. Di DPRD DIJ, wakil rakyat dari KIH bahkan tak mengakui rapat paripurna (rapur) tata tertib (tatib) Jumat (7/11).
Mereka bera-lasan rapur lalu ilegal atau inkonstituional. Ketua Fraksi Kebangkitan Nasional (FKN) DPRD DIJ Sukamto memastikan, ada langkah-langkah yang akan dilakukan pascarapur tatib itu. “Karena PDIP, PKB dan Nasdem menganggap rapur yang sudah digelar tidak sah,” katanya saat ditemui di ruang FKN DPRD DIJ, kemarin (10/11)
kapkan, langkah yang dilakukan antara lain, Selasa ini pada saat rapat konsultasi akan menjadwal ulang rapur tatib. “Kami agendakan harmoni-sasi ulang saat rapat konsultasi. Akan ada rapur (tatib) ulang,” ungkapnya. Disinggung rapur ulang tatib berpeluang tidak kuorum, Su-kamto enggan berandai-andai. “Kalau tidak kuorum, tunggu dua jam. Kalo tidak kuorum, diskorsing lagi tiga hari. Kalau tetap tidak kuorum, rapur tetap dilakukan sesuai prosedur yang berlaku,” lanjutnya.
Dilihat dari komposisi ang-gota DPRD DIJ, rapur ulang yang digagas KIH berpeluang tidak kuorum. Untuk kuorum harus dihadiri 50 % + 1 jumlah ang-gota Dewan. Dengan kata lain, minimal harus dihadiri 28 ang-gota. Sedangkan jumlah anggota dewan dari KIH hanya 22 orang. Rinciannya 14 orang dari PDIP dan delapan dari FKN (lima dari PKB dan tiga dari Nasdem). Jumlah tersebut masih berkurang satu orang lagi, yakni anggota FKN atas nama Rojak Harudin dipastikan tidak bisa hadir ka-rena berstatus terpidana kasus korupsi.
Sukamto menegaskan, langkah itu dilakukan karena dari awal proses penjadwalan rapur tatib pada Jumat (10/11) tidak sesuai prosedur. “Mereka (anggota KMP) lebih banyak, tapi kalau prosedurnya tidak benar, gimana,” kata poli-tikus yang bakal maju lagi dalam pilbup Sleman ini. Ketua DPRD DIJ Yoeke Indra Agung Laksana menyayangkan rapur tatib pada Jumat (7/11) lalu. “Karena tidak bisa diha-diri semua anggota (DPRD DIJ),” ungkapnya. Politikus PDIP ini menolak jika KIH akan menggelar rapur tandingan. Pihaknya, seharus-nya sebelum rapur digelar ada musyawarah mufakat. “Itu (mu-syawarah mufakat) sudah dila-kukan, belum ada hasil,” im-buhnya
Yoeke tidak menampik ada titik temu dalam musyawarah mufakat tersebut, salah satunya berkaitan dengan pasal 53 ten-tang keanggotaan komisi. “Op-si-opsi belum ketemu, termasuk di pasal 53. Itu yang membuat saya (selaku Ketua DPRD DIJ, Red) tidak mau tanda tangan,” jelasnya. Wakil Ketua I DPRD DIJ Arif Noor Hartanto mengatakan, semua tahapan rapur tatib su-dah dilalui sesuai prosedur. “Sesuai legalitas tidak ada yang salah, sudah sesuai prosedur,” katanya.
Politikus PAN ini mengung-kapkan, seputar sikap ketua DPRD DIJ tidak bersedia tangan, mer-upakan sikap politik yang ber-sangkutan. Pada rapat konsul-tasi, empat pimpinan dewan sudah berembug seputar pen-jadwalan rapur tatib.”Kami berempat sudah rem-bugan. Beliau (Yoeke) memper-silakan kami melanjutkan rapat paripurna. Beliau punya sikap politik, kami bertiga juga punya sikap politik,” jelas Inung, sapaab akrabnya. (eri/laz/ong)