Kantor Inspektorat Dinilai Tak Profesional

BANTUL – Meskipun Kantor Inspektorat belum selesai melakukan proses verifikasi ulang berkas CPNS Kriteria Dua (K2), wacana pembentukan panitia khusus (pansus) K2 di internal DPRD semakin menguat. Penyebabnya, parlemen meng-inginkan penanganan kisruh K2 hingga menyeluruh, dan tak hanya berhenti pada berkas 38 CPNS yang telah dicoret.Anggota Fraksi PKB Nur Laili Maharani menilai, penanganan berkas CPNS K2 selama ini hanya setengah hati. Pemberian sanksi berupa pencoretan 38 CPNS dalam proses pemberkasan sebagai salah satu buktinya. Kantor Inspektorat selaku tim verifikasi tidak pernah menyentuh peran kepala sekolah, kepala puskesmas maupun pejabat dinas yang menanda-tangani berbagai berkas milik CPNS tersebut. “Kalau CPNS-CPNS yang dicoret dianggap melakukan kecurangan, seha-rusnya pejabat yang menandatangi berkas-berkas mereka juga harus kena sanksinya dong,” terang Rani, sapaan akrabnya kemarin (10/11)
Alasannya, 38 CPNS tersebut dapat mengikuti proses ujian seleksi juga karena peran mereka. Meskipun pada akhirnya dalam proses pemberkasan para CPNS tersebut dicoret karena dituding melakukan kecurangan. Selain itu, persoalan ini juga menyangkut kejelasan nasib ratusan CPNS K2 yang telah lolos dalam ujian seleksi pada akhir tahun lalu. Itu sebabnya selain membutuhkan waktu cepat, hasil proses verifikasi ulang ini diharapkan juga tidak menyisakan persoalan baru lagi. “Ketika CPNS sudah dapat gaji, ini kan bisa menggerakkan roda per-ekonomian dan meningkatkan kese-jahteraan keluarganya juga,” ujarnya.
Sepengetahuannya, Fraksi PKB sudah sepakat menyetujui pembentukan pansus K2. Seluruh anggota fraksi ini sudah menandatangani berkas persetujuan yang rencananya akan diserahkan kepada pimpinan dewan.Senada diungkapkan Wakil Ketua II DPRD Bantul Mahmud Ardi Widanto. Politikus PAN ini berpendapat, salah satu opsi terbaik untuk menuntaskan persoalan K2 adalah dengan membongkar semuanya. Agar para CPNS yang diangkat nanti adalah mereka yang benar-benar tidak melakukan kecurangan. “Dan ketika inspektorat tidak bisa menangani, otomatis pembentukan pansus K2 adalah solusinya,” tegasnya
Ardi pun mengaku banyak menemukan kejanggalan terkait K2. Misalnya, kasus pencoretan 38 CPNS. Para CPNS ini, sudah lolos dalam berbagai tahapan seleksi. Hanya saja, tiba-tiba mereka dicoret Kantor Inspektorat dan BKD setelah dinyatakan lolos dalam ujian seleksi oleh BKN. “Kenapa nggak dicoret sedari dulu. Ini kan menunjukkan inspektorat dan BKD tidak profesional,” tegasnya.Melalui pembentukan pansus K2 Ketua DPD PAN Bantul ini berharap kisruh K2 dapat terselesaikan semuanya. Disamping itu, kepala sekolah, kepala puskesmas maupun pejabat dinas yang turut me-malsukan data CPNS K2 segera tersentuh.
Sekadar catatan, ada 592 CPNS K2 yang dinyatakan lolos dalam ujian seleksi. Dalam proses pemberkasan, terdapat 38 CPNS yang dicoret. Dua di antaranya mengundurkan diri karena telah diterima di instansi pemerintahan lain. Ada pun 36 dicoret karena diduga melakukan kecurangan. Belakangan, CPNS yang dicoret bertambah lagi tujuh orang. (zam/din/ong)