Jika Tidak Segera Membentuk Alkap

JOGJA – Vakumnya kegiatan di DPR dan DPRD menuai protes. Salah satunya datang dari pekerja hukum yang mengatasnamakan Serikat Pekerja Hukum Progresif (SPHP). Se-bagai bentuk protesnya kepada lembaga dewan, pekerja hukum itu akan melayangkan surat gugatan ke pengadilan bila dalam sepekan ini dewan mulai DPR, DPRD DIJ, dan DPRD ka-bupaten/kota tak kunjung membentuk alat kelengkapan (alkap) dewan.
“Gugatan ini kami layangkan karena DPR dan DPRD tidak berfungsi sebagaimana mes-tinya. Dewan tidak bekerja, tidak menjalankan tugasnya untuk menyusun anggaran, penga-wasan, dan membuat undang-undangan atau perda,” kata Ketua SPHP Irsyad Thamrin SH kepada wartawan di kantor Lembaga Ban-tuan Hukum (LBH) Jogja, kemarin.
Hingga kini, lembaga dewan belum mem-bentuk alkap seperti Badan Anggaran, Badan Legislasi, Badan Musyawarah, Badan Kehor-matan, dan komisi-komisi. Belum terbentuknya alkap tersebut bukan karena adanya insiden bencana alam, tapi karena ada konflik internal di lembaga tersebut. Anggota dewan terpecah menjadi dua kubu yaitu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP).Irsyad berpandangan, pimpinan dan anggota dewan melanggar UU Nomor 28 Tahun 1999 sebagai penyelenggara dam pejabat negara. “Notifikasi dan somasi ini sebagai syarat gugatan ke pimpinan DPR, DPRD DIJ, DPRD di DIJ yang belum membentuk alkap,” terang Irsyad.
Anggota SPHP lain, Hamzal Wahyudi men-gatakan, di DIJ baru DPRD Sleman dan Ban-tul yang sudah membentuk alkap, sedangkan yang lain belum membentuk yaitu DPRD DIJ, Kota Jogja, Kulonprogo, dan Gunungkidul. “Ini tentu merugikan masyarakat. Misalnya, RAPBD 2015 belum dibahas, sehingga meng-ganggu kinerja eksekutif ketika akan melaya-ni masyarakat,” ungkap Wahyudi.
Ikhwan Sapta Nugraha, anggota SHP yang lain berpendapat, anggota dewan periode ini semakin terlihat lebih mementingkan kelom-pok dan partainya ketimbang memikirkan rakyat. Padahal, sejak menjabat mereka sudah mendapatkan fasilitas negara seperti gaji dan tunjangan. “Sebagai pekerja hukum, tugas kami mengetuk anggota dewan untuk segera melaksanakan tugas dan fungsinya,” kata Sapta. (mar/laz)