Agar Mudah Alokasikan Dana Rp 97 Miliar

BANTUL – Enam rancangan peraturan daerah (raperda) yang menyangkut tentang penataan dan pengelolaan desa mendapat prioritas dalam program legislasi daerah (Prolegda) 2015. Ini menyangkut urgensi keberadaan regulasi yang diprakarsai eksekutif.Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Bantul Sudarto menyebutkan, enam raperda yang akan dibahas pada triwulan pertama adalah Raperda tentang Penetapan Desa; Pedoman Organisasi Pemerintah Desa; Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah Desa; Pamong Desa; Pengelolaan Keuangan Desa; dan Pedoman Penyusunan Peraturan Desa. “Inisiator lima raperda bagian pemerintah desa, dan satunya bagian hukum,” terang Sudarto kemarin (10/11).
Politikus Partai Gerindra ini memaklumi pentingnya pembahasan enam raperda tersebut. Jika pembahasan seluruh enam raperda yang menyangkut penataan dan pengelolaan desa dapat selesai, otomatis pemkab tidak kebingungan lagi mengalokasi-kan anggaran Rp 97 miliar yang diproyeksikan untuk kelurahan. “Kalau nggak ada payung hukumnya pemkab nanti akan bingung ngecakke duite,” jelasnya.Pada Prolegda 2014 terdapat 18 raperda. Hanya, tidak semuanya dapat diselesaikan pada tahun ini. Bahkan ada satu raperda yang dihapus, yaitu Raperda tentang Trafficking. Alasannya, raperda tersebut merupakan prakarsa gabungan anggota DPRD periode 2009-2014. “Mau dibahas bagaimana wong pemrakarsanya sudah tidak ada,” ujarnya.
Adapun raperda pada Prolegda 2014 yang pembahasannya terpaksa dipindah ke Prolegda 2015 ada enam. Yaitu, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Banguntapan, RDTRK Sewon, RDTRK Kasihan, RDTRK Bantul, Struktur Organi-sasi dan Tata Kerja (SOTK), serta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Nah, banyaknya pengalihan pembahasan raperda tersebut menyebabkan jumlah raperda dalam Prolegda 2015 menjadi jamak. “Ada 29 raperda pada 2015,” sebutnya.
Sudarto menambahkan, berdasar amanat Pasal 163 ayat 1 Huruf D, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah istilah Prolegda diganti menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah. Dam-paknya, alat kelengkapan dewan berupa Banleg pun juga harus berganti nama menjadi Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
“Tatib (DPRD) nanti juga akan kami revisi untuk menyesuaikan. Meskipun secara fungsi antara Banleg dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah sama,” ungkapnya.Bupati Bantul Sri Surya Widati justru menyoroti besarnya alokasi dana desa (ADD) yang dibebankan kepada daerah. Setidaknya, pemkab mengalokasikan ang-garan sebesar Rp 97 miliar untuk desa pada APBD 2015.
Ida, sapaan akrabnya pun berharap ADD bersumber dari APBN. Mengingat, besarnya anggaran ADD sangat membebani keuangan daerah. “Yang ADD aturan lama saja nggak terserap. Sekarang dananya lebih besar. Apa bisa?” ucapnya.Meski demikian, payung hukum berupa perda sebagai turunan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sangatlah penting. Sebab, daerah tidak dapat melaksanakan amanat undang-undang tersebut jika tidak memiliki perda yang mengaturnya. (zam/din/ong)