Fraksi FKS Sempat Minta Ditunda dengan Alasan untuk Pencermatan

MAGELANG – Sempat ter-tunda, akhirnya Pansus Tata Tertib (Tatib) DPRD Kota Ma-gelang berhasil menyelesaikan tugasnya. Memang, untuk me-nyelesaikan tatib berisi 23 bab dan 150 pasal tersebut harus melakukan beberapa kali kun-jungan kerja. Di antaranya, studi banding ke Biro Hukum Pemprov Jateng dilanjutkan ke Jakarta untuk mendapat infor-masi dan konsultasi ke Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri. Tim juga sempat bertemu De-puti Perundangan-undangan Sekretariat DPR RI. Terakhir, mereka melakukan studi banding ke DPRD Tanjung Pinang dan DPRD Kota Batam selama em-pat hari
“Studi banding dan konsul-tasi untuk menyamakan per-sepsi tentang peraturan perun-dangan-undangan yang ada,” kata Ketua Pansus Tatib DPRD Kota Magelang Muh Haryadi kemarin (10/11).Awalnya, Fraksi PKS sempat meminta tatib ditunda pengesa-hannya. Lewat Ketua Fraksi PKS Arifin Mustofa, mereka meng-ingatkan soal draft tatib yang baru diterima beberapa waktu, sebelum Rapat Paripurna DPRD Kota Magelang yang agendanya pengesahan tatib.
“Kami baru terima draft tatib yang akan disahkan pada pukul 13.00. Padahal, rapat paripurna dimulai pukul 14.00. Artinya kami minta waktu mempela-jari hasil pansus. Ini untuk pen-cermatan saja,” pinta Arifin.
Pansus sendiri baru pulang dari Kepulauan Riau dalam kun-jungan empat hari ke Batam dan Tanjung Pinang, Sabtu siang (8/11). Senin pagi (10/11), hasil pansus diserahkan ke Sekreta-riat Dewan dilanjutkan dengan rapat fraksi dan rapat paripurna.
Karenanya, alasan FPKS me-minta waktu guna pencermatan tatib yang memuat 150 pasal adalah hal logis.Karena hampir semua fraksi telah sepakat mengesahkan ha-sil Pansus menjadi tatib, akhir-nya diputuskan untuk tidak ada penundaan.”FPKS kan hanya meminta waktu untuk pencermatan. Se-cara hakekat, mereka sudah setuju. Jadi tidak ada persoalan lagi tatib ketika disahkan,” ung-kap Sekretaris FPDIP Iwan So-eradmoko.
Sekretaris Fraksi Hannas Aktib Sundoko menegaskan, dalam tata laksana persidangan, pro-sedur pengambilan keputusan haruslah lebih cermat. Yaitu, dengan etika rancangan dan penataan anggaran yang tepat sasaran serta diperlukan pem-berdayaan perhimpunan yang kompeten.
“Dari tambahan ini, merupakan pengenalan terhadap sekelom-pok persoalan yang ada dari sudut pandang pengelompokan dan esensi yang ada dalam Pe-raturan Tata Tertib DPRD Kota Magelang,” jelasnya.
Sekretaris Partai Demokrat H Sallafudin menilai, tatib dewan harus komprehensif. Ini bisa terjadi jika terjalin sinergi an-tara fungsi legislatif dan ekse-kutif. Di mana, pihak eksekutif maupun legislatif bekerja seba-gai mitra dengan maksud dan tujuan yang sama, namun pada ranah yang berbeda. Eksekutif sebagai pelaksana dan legislatif sebagai pengawas.
“Keberadaan tatib dewan ha-rus responsif dan menjamin efektivitas tata kelola fungsi lembaga,” tegasnya.Ketua Fraksi Amanat Indone-sia Raya (AIR) HJ Nella Karnela Yunissari berharap, tatib yang telah disetujui tersebut disam-paikan ke Gubernur Jateng dan Menteri Dalam Negeri (Men-dagri) melalui Sekwan paling lambat tujuh hari setelah dite-tapkan. (dem/hes/ong)