SETIAKY A KUSUMA/RADAR JOGJA
MELAWAN: Adji Koesoemo menjalani sidang perdana kasus perusakan banner apartemen Uttara The Icon di Pengadilan Negeri Sleman kemarin (11/11).

Jalani Sidang Perdana Kasus Perusakan Apartemen Uttara

SLEMAN – Adji Koesoemo, 49, terdakwa kasus perusakan banner apartemen Uttara The Icon di Jalan Kaliurang KM 5,3 Karangwuni, Caturtunggal, Depok, Sleman menjalani sidang pertama di Pengadilan Negeri (PN) Sleman, kemarin (11/11). Adji yang merupakan aktivis lingkungan hidup ini tiba di PN Sleman sekitar pukul 10.30. Saat Adji datang suasana di halaman PN Sleman sudah dipenuhi puluhan aktivis yang melakukan unjuk rasa. Mereka meminta agar terdakwa dibebaskan dari tahanan
Selain melakukan orasi, mereka juga membawa beberapa poster, antara lain bertuliskan Bebaskan Kawan Adji Koesoemo, Hanya Kerbau yang Bilang Harga Banner Rp 100 Juta, Banner Tak Bernyawa Kenapa Jadi Masalah?, Berikan Keadilan terhadap Aktivis Lingkungan, dan Hentikan Kriminalisasi.
Sekitar pukul 11.00, sidang dimulai di ruang sidang utama PN Sleman dipimpin Ketua Majelis Hakim Rochmad. Dalam surat dakwaan disebutkan, Adji dijerat dengan pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP, atau pasal 406 ayat 1 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tentang perusakan.Jaksa Dewi Sofi Astuti meng-uraikan kronologi peristiwa ini berawal dari unjuk rasa sebagian warga Dusun Karangwuni di lokasi pembangunan proyek apartemen Uttara 13 Juni lalu. Aksi yang dikoordinir Agnes Rita Dharani itu menolak pembangunan apar-temen dan diwarnai perusakan spanduk. Salah satunya dilakukan terdakwa.
Tidak hanya itu, massa juga merusak papan penyekat kantor marketing PT Bukit Alam Permata selaku pengembang. “Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Rizki Adjie Sanjaya (disidang terpisah) dan tiga orang tidak dikenal yang masuk dalam DPO, pihak PT Bukit Alam Permata ditaksir mengalami kerugian Rp 100 juta,” kata jaksa Dewi.
Usai pembacaan kronologis oleh jaksa, ketua majelis hakim mem-berikan saran ke tim kuasa hukum terdakwa agar mengajukan per-mohonan penangguhan pena-hanan secara tertulis. Namun, penyampaian lisan itu tetap akan dipertimbangkan.Tentang keputusan penahanan, majelis hakim hanya meneruskan langkah penyidik dan jaksa. Selain itu, karena ketentuan pidana yang dijeratkan terhadap terdakwa memiliki ancaman hukuman lima tahun, terdakwa bisa ditahan selama proses pemeriksaan.
Usai pembacaan dakwaan, hakim menawarkan agar terdakwa mengajukan eksepsi. Namun, tim penasihat menilai tidak perlu membuatnya agar proses persi-dangan berlangsung singkat. Sidang kembali digelar pada Selasa (18/11) pekan dengan agenda pemeriksaan saksi.Penasihat hukum terdakwa Fachim Fahmi lebih menyoroti pada kerugian yang diderita pihak apartemen. Pihaknya mendesak agar saksi pelapor bisa membuk-tikan dakwaan itu. “Apa iya ada banner seharga Rp 100 juta? Saksi pelapor harus bisa mem-buktikan jumlah kerugian itu,” ujarnya.
Adapun dalam kemudian hari terbukti bahwa kerugian hanya dibawah Rp 2,5 juta, sesuai aturan hukum yang dijeratkan terhadap terdakwa tidaklah tepat. Ia meng-uraikan, sesuai Peraturan Mah-kamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, kerugian yang tidak sampai Rp 2,5 juta dikategorikan sebagai tindak pidana ringan.Fachmi juga menilai kasus ini ada disparitas. Sebab, terdakwa lain dalam perkara ini tidak men-jalani penahanan. (fid/din/ong)