Hanya 254 LSM dan Ormas yang Dinyatakan Legal

MAGELANG – Banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kota Magelang yang terindikasi memiliki aktivitas ilegal. Sejauh ini, hanya ada 254 LSM dan organisasi massa (ormas) yang dinyatakan legal sesuai Permen-dagri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organi-sasi Kemasyarakatan. Adanya perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kema-syarakatan secara langsung me-ngubah mekanisme registrasi LSM dan Ormas di daerah
“Jika sebelumnya Ormas dan LSM harus mendaftarkan ke Kesbangpolinmas, sekarang dengan diberlakukannya UU Nomor 17 Tahun 2013, camat ditugaskan melaporkannya bila ada ormas maupun LSM baru di daerahnya kepada Kes-bangpolinmas,” kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kota Magelang Joko Wahidin ke marin (11/11).
Joko mengakui, tidak semua ormas dan LSM di Kota Magelang mengajukan registrasi ke pi-haknya. Bahkan, ia menuding tidak sedikit, baik LSM maupun ormas hanya melakukan per-mohonan pendaftaran saat ada wacana pemberian bantuan sosial maupun hal lainnya yang bersifat adiministratif.

“Kebanyakan Ormas maupun LSM yang mau ngurus regis trasi, karena akan diberi bantuan atau persyaratan administrasi lainnya. Padahal, registrasi itu tidak hanya untuk mendapat bantuan, tapi juga menjadi legalitas ormas dan LSM. Biar aktivitas mereka diakui pemerintah,” paparnya.
Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti jumlah ormas dan LSM yang dinyatakan ilegal di Kota Magelang. Karena soal legalitas tidak hanya berada di bawah naungan Kesbang-polinmas, tetapi ada pula yang berada di bawah binaan instan-si lainnya. “Misalnya saja, untuk serikat pekerja di Kota Magelang jumlahnya ada 70 organisasi. Tapi hanya empat yang tercatat di Kesbangpolinmas. Ini dite-ngarai, karena yang lain ber-aktivitas dari legalitas Disnaker-transos,” tuduhnya.
Ditambahkan Joko, syarat ormas dan LSM untuk mengajukan registrasi itu bisa dilakukan se-suai ketentuan undang-undang yang berlaku. Sepanjang tidak melanggar asas Pancasila dan UUD 1945, pihaknya tidak memiliki wewenang mem berikan hambatan pendirian ormas mau-pun LSM.
“Tapi syarat lain juga harus dilampirkan misalnya, surat pendaftaran, akta notaris, AD/ART, dan sekretariatannya. Saya harap ormas dan LSM yang belum terdaftar bisa segera mendaftar-kan. Kalau tidak, ya artinya me-reka ilegal,” ungkapnya.
Kendati ada ormas dan LSM yang dinyatakan ilegal, Kes-bangpolinmas tidak dapat mem-bubarkan aktivitas mereka be-gitu saja. Institusi ini hanya bisa memberi rekomendasi pem-bubaran ataupun pelaporan pada Pengadilan Negeri (PN) Magelang ihwal pembubaran ormas dan LSM yang melakukan pelanggaran undang-undang dan peraturan yang berlaku.
“Pembubaran LSM dan ormas tidak praktis bisa dilakukan, karena jadi wewenangan Pengadilan. Hanya saja, kami berupaya agar semua LSM dan ormas di Kota Magelang utamanya bisa men-dapatkan legalitas. Rencananya, strategi yang akan dilakukan adalah sosialisasi kepada ormas dan LSM supaya mengurus lega-litas,” katanya. (dem/hes/ong)