Hanya Mampu Sahkan Lima dari 15 Raperda

JOGJA – Kinerja wakil rakyat periode 2009-2014 selama tahun ini mendapatkan rapor merah. Di penghujung masa jabatan me-reka, dewan hanya mampu mengesahkan lima rancangan peraturan daerah (raperda). Padahal dalam program legislasi daerah (prolegda) tahun 2014, dewan telah mene-tapkan 15 raperda.
“Tidak memenuhi target,” kata pengajar Fakultas Hukum (FH) UMY Istianah ZA da-lam diskusi soal peraturan daerah di gedung DPRD DIJ, kemarin (11/11). Ia menjelaskan, kinerja wakil rakyat selama setahun ini ma-suk dalam kategori tak memuaskan.
Kelima raperda yang telah ditetapkan menjadi perda adalah Peraturan tentang Gelandangan dan Pengemis; Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan; Lain-lain Pendapatan Asli Dae-rah yang Sah; Pelayanan Publik; serta Per-lindungan terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Sedangkan, raperda yang sampai saat ini belum disahkan adalah yang berkaitan dengan keistimewaan (raperdais). Ada lima raperdais, yaitu, Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur; Kelembagaan; Kebu-dayaan; Pertanahan; dan Tata Ruang. Lima raperda reguler adalah, tentang Detail Tata Ruang Pantai Selatan; Tata Ruang Kawasan Perkotaan; Kawasan tanpa Rokok
Pengembangan Transportasi; dan Retribusi Jasa Umum.Mantan wakil rakyat ini me-nambahkan, penyebab dari kinerja dewan yang tak memu-askan ini karena kinerja penge-sahan perda yang buruk dan kelemahan dewan untuk meng-usulkan rancangan perda. “Jum-lah raperda inisiatif dewan lebih kecil dibanding usulan pemerin-tah,” sesalnya.
Dari 15 raperda yang masuk prolegda, lanjut Istianah, hanya ada empat yang merupakan usulan dewan. Keempat raper-da itu adalah tentang Perlindu-ngan Korban Perdagangan Orang; Pelayanan Publik; Pengembangan Transportasi; dan Kawasan tanpa Rokok.Untuk raperda yang terakhir, KTR, sudah tiga kali masuk pro-legda. Tapi, pembahasan ra-perda usulan dewan selalu men-tah. “Semoga tahun 2015 bisa disahkan,” tambahnya.
Kinerja dewan yang tak me-muaskan juga diakui Wakil Ke-tua DPRD DIJ Rany Widayati. Politikus dari Partai Golkar ini menilai, tak maksimalnya ki-nerja dewan karena ada bentu-ran dengan jadwal pemilu. Ini-lah yang kemudian membuat dewan tak produktif. “Anggota dewan banyak yang kampanye,” kelakarnya.
Tapi, Ranny buru-buru menegaskan, jika sisa waktu tahun 2014 ini masih satu setengah bulan. Dia memerkirakan, masih bisa mengesahkan beberapa raperda lagi. Terutama raperda yang tinggal pengesahan di tingkat rapur.
“Ada dua raperda yang tinggal finalisasi. Yaitu Perdais tentang Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Kelem-bagaan,” tambahnya. Satu raperda lain malah sudah mendapatkan evaluasi dari Ke-menterian Dalam Negeri. Yaitu raperda tentang Retribusi Jasa Umum. Dari evaluasi Kemen-dagri itu, mereka hanya me-minta penyebutan kata pro-vinsi di depan kata Pemerintah DIJ. “Tinggal kata provinsi saja,” tandasnya. (eri/laz/ong)