iluatrasi

Hindari Konflik, Konsultasi Publik Dilakukan Bertahap

KULONPROGO – Tim Persiapan Pembangunan Bandara Baru (P2B2) rencananya memulai proses konsultasi publik. Belajar dari pengalaman sosialiasi sebelumnya, pelaksanaan konsultasi publik akan dilakukan secara bertahap untuk menghindari konflik di lapangan.Hal itu dikatakan Asisten II Sekretaris Daerah Kulonprogo Triyono saat men-jelaskan progres realisasi bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kecamatan Temon, Kulonprogo.
Triyono mengungkapkan sesuai jadwal, konsultasi publik seharusnya sudah harus dilakukan Rabu (12/11). Namun dalam pelaksanaannya, baru akan dilakukan tanggal 24 November mendatang. “Saat ini kami tengah mematangkan mekanisme konsultasi publik sekaligus materi-materi yang harus disampaikan,” ungkapnya, kemarin (11/11).
Ditambahkan Triyono, tenggat waktu konsultasi publik relatif panjang yakni sekitar 60 hari. Sehingga pene-rapannya sangat memungkinkan dilakukan secara bertahap, yakni diawali dari warga yang sudah bisa menerima rencana pembangunan bandara baru.
Menurutnya dalam konsultasi publik warga mendapat keleluasaan untuk mengemukakan seluruh aspirasi. Nantinya semuanya akan didokumentasikan dalam berkas berita acara. Warga bisa mengisi formulir yang telah disediakan, formulir tidak hanya mengakomodasi warga yang setuju dengan pembangunan bandara saja. Melainkan juga bagi warga yang menolak pembangunan bandara di Kulonprogo juga akan disediakan formulir untuk diisi.
“Jadi jelas, kalau setuju dengan pembangunan bandara tinggal menuangkannya dalam formulir, jika menolak juga disediakan formulir untuk diisi. Tentunya juga dengan apa alasannya dan lain sebagainya,” ungkapnya.Secara teknis, konsultasi publik bisa dilakukan dengan mengumpulkan warga di balai desa atau di rumah penduduk. Berdasarkan data, jumlah warga yang akan mengikuti konsultasi publik ada sekitar 540 kepala keluarga. Sementara untuk kepemilikan tanah yang mengatasnamakan orang tua dan yang bersangkutan sudah meninggal, konsultasi publik dapat diikuti ahli waris.
“Mereka yang mempunyai hak waris juga pasti memiliki pendapat beragam tentang pembangunan bandara, dan semua kami tampung dalam konsultasi publik,” bebernya.
Terpisah, Humas Wahana Tri Tunggal (WTT) Martono menegaskan warga terdampak pembangunan bandara yang tergabung dalam WTT tetap konsisten menolak bandara tanpa syarat. Ia menyatakan warga tidak akan hadir dalam konsultasi publik sekalipun disediakan formulir bagi warga yang menolak. “Kami sudah tidak percaya tahapan apapun, daripada datang nanti malah disalahartikan,” tegasnya.
Sebelumnya, Ikatan Keluarga Besar Pemilik Lahan dan Petani Penggarap (IKB-PLPP) Desa Palihan, Temon juga menolak tahapan konsultasi publik jika belum mendapat jawaban terkait 12 syarat atau permohonan yang mereka ajukan. Ketua IKB-PLPP Kalisa Paraharyana menyatakan pihaknya belum puas terhadap hasil audiensi dengan Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo pekan lalu. Mereka ingin 12 persyaratan yang di-ajukan segera ada kepastian. “Apabila belum ada kepastian, maka kami sepakat untuk tidak mengikuti tahap konsultasi publik,” ujar Kalisa. (tom/ila/ong)