Semua Bisa untuk Berobat, Sumber Dana dari Pemerintah

JOGJA – Polemik Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diluncurkan Presiden Joko Widodo terus bergulir di tengah masyarakat. Untuk menetralisir polemik tersebut, Badan Penyelen-ggara Jaminan Sosial (BPJS) Kese-hatan DIJ menegaskan, kegunaan dan manfaat kartu JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dengan KIS adalah sama. Hanya, namanya saja yang berbeda.
“Kartu JKN dengan KIS sama-sama bisa digunakan untuk bero-bat ke dokter yang ditunjuk, pus-kesmas, dan rumah sakit yang sudah menjalin kerja sama dengan BPJS,” tegas Kepala Cabang BPJS Kesehatan DIJ dr. Donni Hendra-wan dalam seminar bertema “Eva-luasi BPJS Setahun” ini di kampus Universitas Sanata Dharma (USD) Yogyakarta, kemarin (12/11).
Kepala Penjaminan BPJS RSUP Sardjito Endang Suparniati menam-bah, tidak ada tumpang tindik an-tara JKN dengan KIS. Sebab, warga miskin Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada kartu JKN dengan KIS sumber preminya sama, yaitu pe-merintah. “Haknya juga sama, tidak ada tumpang tindik,” tandas Endang. Sesuai perundang-undangan, pemegang kartu JKN atau KIS yang ingin memeriksakan kesehatan diharapkan mendatangi dokter atau puskesmas Pelaksana Pe-layanan Kesehatan (PPK) tingkat I dan II yang sudah ditunjuk. Apabila PPK tidak sanggup me-nangani, dokter/puskesmas akan membuat rujukan untuk dibawa ke rumah sakit yang sudah be-kerja sama dengan BPJS.
“PPK I dan II menjadi lini ter-depan dalam menangani pasien JKN atau KIS. Mereka juga melakukan penyaringan kapan pasien itu dirujuk ke PPK 3 atau RSUD Sardjito,” tambah Endang.
Menurut Endang, penerapan BPJS jauh lebih baik dibandingkan Jam-kesmas. Selama ini, RSUP Sardjito belum menemukan kendala dalam pengajuan klaim ke BPJS. Hanya, ia mengeluhkan sejumlah peratu-ran kementerian kesehatan yang sering datang belakangan dan atu-ran tersebut berlaku surut.
Misalnya, peraturan itu ditanda-tangani 11 November 2014, tapi peraturan itu juga berlaku bulan sebelumnya. “Peraturan yang da-tang belakangan dan berlaku surut, berimbas pada pelaksanaan pelayanan. Kalau soal pengajuan klaim, selama ini lancar,” papar Endang.
Rektor USD Johanes Eka Priyatma mengatakan, sebagai perguruan tinggi, USD memiliki tanggung jawab untuk menyosialisasikan program JKN atau KIS yang dikeluarkan pe-merintah. Sebab, layanan kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab orang per orang, atau pemerintah saja, tapi juga kewajiban seluruh komponen bangsa.
“Yang sehat membantu yang sakit. Begitu sebaliknya, ketika nanti yang sehat sakit dan yang sakit sembuh, maka membantu yang sakit. Semangatnya gotong royong,” kata Eka. (mar/jko/ong)