MAGELANG – Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Semarang menunda vonis terhadap tiga terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan pergola di Jalan Sunan Gunung Jati atau taman depan SMPN Magelang TA 2012. Pembacaan hukuman bagi para pelaku yang dituntut bervariasi, antara 18-20 bulan dengan denda yang sama, sebesar Rp 50 juta atau kurungan tiga bulan akan dilakukan pada 17 November mendatang. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Magelang menyadari adanya penundaan tersebut. “Vonis baru akan dibacakan pada 17 No-vember mendatang,” kata JPU Roy Arland SH MH, Selasa (11/11)
M Hassan Latief SH, Kuasa Hukum terdakwa Sugito mem-benarkan hal tersebut. Ia tidak mempermasalahkan keputusan tersebut. “Karena ini keputusan pelik, sehingga Majelis Hakim perlu waktu cukup untuk memutuskan,” tegasnya.Hassan menilai, waktu yang cukup diperlukan Majelis Hakim untuk mengambil keputusan, karena pertimbangan hukumnya yang ada cukup banyak.
“Harapannya, Majelis Hakim bisa memutus perkara ini se-suai kajian hukum yang matang dan memberi keyakinan akan ada keputusan yang objektif dan seadil-adilnya terhadap ter-dakwa,” katanya.Para terdakwa sendiri dituntut dengan dakwaan primer dan sekunder. Yakni pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999, yang diubah jadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pem-berantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 56 ayat (1) KUHP, subsider pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah jadi UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 ayat (1) KUHP.
JPU menuntut terdakwa Suharno ST, 53, direktur CV Amat Jaya sebagai pemborong dengan 20 bulan dan Sugito, 57, pelaksana di lapangan dengan 18 bulan. Sedangkan Kusdi, 52, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut juga diancam hukuman 18 bulan.
ntara mengakui kesalahan, mengembalikan kerugian Ne-gara, dan mempunyai tang-gungan keluarga. Yang mem-beratkan, di antaranya merugi-kan negara.
Kasus itu dilimpahkan ke kejaksaan oleh polisi yang sejak awal menangani kasus tersebut sejak 7 Juli 2014. Semula polisi menangani kasus pergola depan SMPN 7 bersamaan kasus pergola depan RSJ Dr Soerojo dan tro-toar Jalan Pemuda. Akhirnya, hanya kasus pergola depan SMPN yang masuk ke persidangan Pengadilan Tipikor Semarang.Hassan berharap kliennya bisa bebas. Meski begitu, pria yang pernah menjabat ketua KNPI Kota Magelang ini me ngaku pasrah dengan keputusan Majelis Hakim.
“Kalau klien kami harus mem-pertanggungjawabkan perbua-tannya di hadapan hukum dengan menjalani hukuman penjara, kami meminta agar pihak-pihak lain ikut juga bertanggungjawab. Terutama Pengguna Anggaran dan Panitia Penerima Hasil Pe-kerjaan, tidak hanya PPK. Bagaimanapun, pada tahap pe-nilaian mereka, hasil pekerjaan telah diterima dan dibayarkan,” katanya. (dem/hes/ong)