WONOSARI – Rencana pemerin-tah pusat menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada bulan ini perlu adanya anti-sipasi sejak dini. Selain gejolak di masyarakat, antisipasi juga berkaitan dengan kemungkinan adanya penimbunan dari orang yang tidak bertanggung jawab.Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Disperindagkop Gunungkidul Pramuji Ruswandono mengatakanuntuk mengantisipasi terjadinya penimbunan BBM, pihaknya sudah ancang-ancang dari sekarang. “Kami telah ber-koordinasi dengan pihak terkait. Selain itu kami juga melakukan pemantauan di setiap SPBU,” kata Pramuji, kemarin (13/11).
Pramuji menjelaskan jumlah pengecer BBM yang tercatat secara legal ada sekitar 2.800 pengecer, sementara jumlah SPBU ada sekitar 11 unit. Jumlah SPBU tersebut sangatlah tidak seimbang untuk memenuhi permintaan setiap harinya. “Kita awasi para pengecer. Kalau yang legal mempunyai buku register. Dari situ semua pengecer tercatat di setiap SPBU langganan masing-masing,” terangnya.
Menurutnya kuota setiap pengecer setiap harinya sebanyak 20 liter. Itu artinya, jika sudah membeli sesuai jumlah kuota maka sudah tidak bisa mengantre lagi. Aturan itu diharapkan dapat dijalankan dengan baik. “Pembelian menggunakan jeriken tetap diperbolehkan. Ada tidaknya kecurangan bisa kita lihat melalui data register tersebut,” terangnya.
Di bagian lain, stok BBM bersub-sidi di SPBU 4455807 Seneng, Si-raman, Wonosari hingga kemarin masih aman dan tidak ada pe-ngurangan stok. Pengawas Lapangan SPBU Minarna mengatakan untuk di SPBU-nya tidak ada kendala. “Sehari menghabiskan 32 ribu liter premium dan 8 ribu liter solar. Jika habis kita minta ke pertamina,” kata Minarna.
Menurutnya isu kenaikan BBM belum banyak pengaruhnya. Ter-bukti jumlah permintaan dari ma-syarakat relatif normal dan tidak ada lonjakan signifikan. Permintaan stabil sehingga stok hingga sekarang aman. (gun/ila/ong)