Tunggu Instruksi Langsung Mendagri
JOGJA – Polemik mengenai pe-nulisan kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) terus bergulir. Di DIJ hingga kini masih kebingungan terhadap usulan dari kelompok minoritas tersebut. Pemprov DIJ dan pemerintah kabupaten/kota baru akan menin-daklanjuti setelah ada instruksi langsung Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Minggu (16/11) di Jogja Expo Center (JEC).Kepala Biro Tata Pemerintahan (Tapem) Sekretariat DIJ Har-yanta menuturkan, pihaknya masih menanti instruksi dari pusat
Saat ini, untuk pencatatan sipil, pihaknya masih memberlakukan kebijakan lama. “Tidak ada yang berubah. Pencatatan sipil di KTP masih sama,” tandas Haryanta, kemarin (13/11).Ia menuturkan, proses pereka-man E-KTP sampai sekarang masih berlangsung. Pihaknya tak menghentikan perekaman. Meski di pusat muncul polemik tersebut. “Selama tidak ada edaran atau instruksi langsung, proses masih tetap sama,” tambahnya.
Proses ini, kata Haryanta, baru akan diubah jika memang Tja-hjo Kumolo mengirimkan in-struksi resmi. “Selama tidak ada instruksi resmi, kami pun tidak berani untuk mengubahnya. Karena memang itu kewenangan dari pusat,” jelasnya.Di masyarakat, polemik penu-lisan kolom agama ini menuai pro dan kontra. Terlebih polemik ini muncul saat penulisan agama yang selama ini telah berlangsung normal dan tak masalah diubah. Beberapa kelompok pun ada yang menolak dengan tegas.
“Kalau itu (penghapusan kolom agama) dilakukan, akan banyak menimbulkan konflik di masyara-kat,” tandas Ketua Forum Komu-nikasi Umat Beragama (FKUB) DIJ KH Thoha Abdurahman.Thoha menegaskan, pemerin-tah seharusnya lebih bijak. Sebab, penghapusan kolom agama ini juga inskonstitusional. “Sila per-tama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Kalau kolom agama dihilangkan, itu jelas inskonsti-tusional,” sesal Thoha.Ia menambahkan, pemerintah lebih baik tidak melaksanakan ke-bijakan tersebut. Karena jika dip-aksakan, bakal berdampak serius akan potensi konflik di masyarakat. “Seharusnya memang tidak perlu dipaksakan,” ingat Thoha.
Jika tetap dilaksanakan, Thoha mengancam pihaknya akan ber-diri di paling depan. Ia bersama masyarakat akan menentang kebijakan tersebut. “Pemerintah mengubah tatanan yang sudah baik ini. Masih banyak hal-hal lain yang lebih penting dari-pada mengubah hal yang ber-jalan dengan baik,” tambahnya.Hal berbeda disuarakan Ketua Dewan Syuro PCNU Kabupaten Sleman KH Masyrur Ahmad. Ia tak mempermasalahkan dengan kebi-jakan tersebut. Sebab, agama adalah hubungan individu dengan Tuhan-nya. “Tak perlu khawatir,” pesannya.
Ia menambahkan, NU dan ka-langan pondok pesantren sudah paham dengan isu tersebut. “Orang NU dan ponpes sudah paham tentang isu. Jadi jangan mengalihkan isu bernegara dan berbangsa cuma dengan peng-hapusan kolom agama,” katanya. (eri/laz/ong)