Fraksi Lihat Banyak Keganjilan

MAGELANG – Sehari setelah terbentuknya Alat Kelengkapan (Alkap) DPRD Kota Magelang, eksekutif langsung memasukkan RAPBD 2015 untuk dibahas di dewan. Dalam RAPBD 2015, Pemkot Magelang memilih untuk defisit anggaran sekitar Rp 68,8 miliar. Asumsinya, pendapatan sebesar Rp 708,5 miliar dan belanja Rp 777,3 miliar. Meski akhirnya defisit tersebut ditutup pembiayaan daerah.
“Pembiayaan digunakan menutup defisit anggaran, se-hingga tak terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran atau Silpa menjadi nol rupiah,” kata Wali Kota Sigit Widyonindito saat Rapat Paripurna DPRD Kota Magelang guna membahas RAPBD 2015. Rapat tersebut dipimpin Ketua Dewan HY Endi Darmawan, kemarin sore (13/11).
Rencananya, pendapatan Rp 708,5 miliar akan diperoleh dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 127,7 miliar. Adapun dana perimbangan Rp 471,6 miliar, serta lain-lain pen dapatan sebesar 109,1 miliar.Sedangkan belanja sebesar Rp 777, 3 miliar berupa belanja tidak langsung Rp 401,7 miliar. Ini terdiri dari belanja pegawai Rp 371,7 miliar , belanja hibah Rp 10,7 miliar, belanja bantuan sosial (bansos) Rp 1,2 miliar, belanja bantuan keuangan Rp 560,7 juta, dan belanja tak terduga Rp 7,4 miliar. Ditambah belanja langsung sebesar Rp 375,6 mi-liar, yang meliputi belanja pe-gawai Rp 36,1 miliar, belanja barang dan jasa Rp 194,1 miliar, serta belanja modal Rp 145,3 miliar
“Sisi pengeluaran pembiayaan direncanakan Rp 6,5 miliar. Ini terdiri dari penyertaan modal kepada BPD Jateng Rp 1,034 miliar, Bank Magelang Rp 1,5 miliar, dan PDAM Rp 4 miliar,” paparnya. Fraksi Partai Golkar (FPG) me-nanyakan soal penyertaan modal. Termasuk, besarnya anggaran untuk belanja hibah dan ban-tuan sosial. Fraksi ini juga me lihat keganjilan pada angka defisit yang sangat besar.
“Apakah penyertaan modal sebesar Rp 6,5 miliar lebih ter-sebut, sudah mengacu pasal 71 ayat 7 Permendagri 59/2007 tentang perubahan atas Permen-dagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah. Kami juga menanyakan besarnya hibah, bantuan sosial, dan angka defisit, apa sesuai perundang-undangan,” tanya Sekretaris FPG, Agus Susatyo.
Ketua Fraksi Hannas, gabung-an Hanura dan Nasdem, Tyas Anggraeny BP justru memper-tanyakan kelambatan eksekutif memasukkan RAPBD ke dewan. Berdasar Permendagri 22/ 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD, ditegaskan penyampaian RAPBD seharusnya dilaksanakan pada awal November dan di setujui paling lama sebulan sebelum selesainya tahun anggaran. Menurutnya, terlambatnya penyampaian RAPBD biasanya diikuti pembahasan yang terburu-buru dengan alasan waktu yang mendesak.
“Ini jadi tidak selektif dan rawan terjadinya program kerja yang sia-sia serta pemborosan ang-garan oleh SKPD maupun BUMD. Akibatnya, dengan mengede-pankan pengaruh musyawarah ditingkat komisi maupun bang-gar dan bukan pengawasan yang mengedepankan pada program yang berpihak pada kesejah teraan masyarakat,” kritiknya.Fraksi Partai Demokrat (FPD) justru menyoroti soal bakal naiknya harga BBM. Sehingga diperlukan program pemerintah yang benar-benar prorakyat dan bisa meringankan beban se bagai dampak naiknya BBM.
“Kami mengusulkan agar hibah atau vansos lebih ditata, se hingga bisa diserap seluruh anggaran-nya. Apalagi saat ini banyak program pemerintah pusat yang berbasis penanggulangan ke-miskinan. Seperti BPJS, KIP, KIS, KKS, dan lainnya. Jangan sampai ada tumpang tindih antara pe-merintah pusat dan pemerintah daerah yang hanya menimbul-kan kemubaziran belaka,” kata Ketua FPD Waluyo.FPDIP menyayangkan masih ketergantungannya RAPBD dengan anggaran dari peme-rintah pusat. Parahnya lagi, dana pusat hanya habis mem-biayai belanja pegawai dan men-danai urusan yang bersifat wajib dan mengikat.
“Anggaran dari pemerintah pusat masih mendominasi dalam struktur RAPBD 2015. Angkanya masih di atas 80 persen. Ini yang harus diatasi bersama demi ke-sejahteraan masyarakat. Kami sadar Kota Magelang tidak me-miliki sumber daya alam,” tukas Sekretaris FPDIP Iwan Soe-radmoko.
Sekretaris Fraksi AIR, gabung-an Gerindra dan PAN, Widodo Adi Santoso sadar proses mun-culnya RAPBD 2015 setelah munculnya persetujuan dewan lama atas KUA dan APBD 2015. Di mana persetujuan telah melalui banyak pertimbangan dan musyawarah. “Sehingga dewan periode ini tidak banyak pilihan untuk mengubah RAPBD 2015,” kata politisi asal PAN ini. (dem/hes/ong)