JOGJA – Rekomendasi DPRD DIJ kepada eksekutif untuk mem-bentuk tim khusus yang me-nangani kenakalan remaja di-repons poisitif. Pemerintah DIJ bakal melakukan kajian terhadap rekomendasi tersebut. Ada wacana, untuk menangani kenakalan remaja ini, pemerintah akan membentuk tim ad-hoc, atau dengan kelembagaan di luar struk-tural. “Sekarang masih kami kaji,” kata Kepala Biro Organisasi Se-kretariat Pemerintah DIJ YB Jarot Budi Harjo, kemarin (13/11).
Ia mengungkapkan, dari semua bentuk kelembagaan, tim ad-hoc dianggap yang paling mungkin bisa direalisasikan. Sebab, Pe-merintah DIJ, saat juga sedang merencanakan pengurangan kelembagaan. “Yang permanen, saya kira tidak mungkin. Sebab, kajian untuk kelembagaan di provinsi, juga banyak yang kurang efisien,” tambahnya.
Tim ad-hoc, lanjut Jarot, lebih memungkinkan untuk dibentuk. Karena, ad-hoc, hanya sesuai dengan kebutuhan. Artinya, pembentukannya terikat dengan waktu. Setelah rampung, bisa dibubarkan. “Ad-hoc, juga bisa melibatkan berbagai instansi,” terangnya.
Jarot mengaku, pembentukan tim ad-hoc maupun kelemba-gaan baru secara permanen bu-tuh payung hukum. Ini bisa dit-indaklanjuti dengan surat kepu-tusan gubernur. “Kalau permanen, ya harusnya perda,” tuturnya. Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah-raga (Disdikpora) DIJ Baskara Aji menegaskan, pihaknya akan mengkoordinasikan hal ini dengan kabupaten dan kota. Setelah ha-sil koordinasi ini mengerucut, pihaknya bisa memastikan mem-bentuk tim tersebut.
“Hasil dari rekomendasi ini (sarasehan kenakalan remaja di DPRD DIJ Rabu (12/11)) akan kami koordinasikan terlebih dahulu,” tandasnya.
Ketua DPRD DIJ Yoeke Indra Agung Laksana memastikan, pihaknya akan memberikan dukungan anggaran untuk ope-rasional tim khusus ini. Dewan berjanji, pada pembahasan APBD 2015, anggaran tersebut bisa muncul. “Selama itu bisa dip-ertanggungjawabkan, kami selalu dukung,” kata Yoeke. Soal payung hukum mengenai pembentukan tim khusus ini, Yoeke menanti dari eksekutif. Jika memang tak ada tindak lanjut, pihaknya bisa menelurkan perda. “Kalau memang memerlukan perda untuk tindak lanjut, bisa saja menjadi usulan dewan,” ujar Yoeke.
Politikus dari PDI Perjuangan ini mengaku, untuk kebijakan ini bisa saja masuk di Rancangan Peraturan Daerah Istimewa (Ra-perdais) Kebudayaan. Di Ra-perdais salah satu pilar keisti-mewaan DIJ itu, bisa diatur sebuah lembaga yang juga ber-wenang dalam budaya hidup dan perilaku remaja. “Sebenarnya bisa diatur. Tapi, memang akan lebih baik tim ad-hoc yang cukup dengan keputusan gubernur,” usul Yoeke. (eri/jko/ong)