Tidak Lagi Melalui Pilihan Langsung atau Coblosan

KULONPROGO-Menjadi kepala dukuh tidak lagi melalui proses pilihan langsung atau coblosan, melainkan menggunakan ujian tertulis. Ketentuannya sama seperti seleksi perangkat desa yang lain. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Kulonprogo Sutedjo saat menyam-paikan empat Raperda dalam rapat paripurna (rapur) DPRD Kulon-progo, Jumat (14/11). Empat raperda itu adalah tentang Kepala Desa; Tata Cara Pengisian Perangkat Desa; Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, serta tentang Keuangan Desa.
Sutedjo menjelaskan, sesuai UU No 6/ 2014 tentang Desa, Perda Kabupaten Kulonprogo No 7/ 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa lainnya menemui kendala. Sehingga perlu disesuaikan dengan tun-tutan dan dinamika masyarakat serta regulasi yang baru.
Sutedjo mengatakan, beberapa kebijakan baru dalam raperda ini. Di antaranya perubahan dan penambahan persyaratan untuk mencalonkan diri menjadi pe-rangkat desa, pengisian dukuh melalui mekanisme ujian tertulis serta pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa melalui rekomendasi tertulis dari camat.
Untuk sekretaris desa yang bertatus PNS tetap menjalankan tugasnya sesuai ketentuan per-aturan perundang-undangan. Sementara untuk jabatan sekre-taris desa yang kosong, dilakukan pengisian melalui mekanisme tertulis. “Pemilihan kepala dukuh juga menggunakan mekanisme tertulis. Oleh karenanya, dalam raperda ini mengatur tata cara dan proses pengisian seluruh perangkat desa,” terang Sutedjo.
Raperda tentang Keuangan Desa diatur bahwa pendapatan desa dimanfaatkan untuk me-menuhi kewajiban desa. Antara lain, meningkatkan kualitas ke-hidupan masyarakat, meng-embangkan pemberdayaan masyarakat serta memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Pengelolaan dioptimalkan untuk pembangunan dan pem-berdayaan masyarakat yang direncanakan melalui musya-warah desa dengan melibatkan pemerintah desa, BPD, LPMD dan tokoh masyarakat,” tandas mantan Asda I Setda Kulon-progo tersebut. (tom/din/ong)