grafis-pilbub

Untuk Bupati/Wali Kota Terpilih Mengacu Perppu No 1 Tahun 2014

JOGJA – Meski tahapan pemilihan bu-pati (pilbup) di tiga kabupaten, Sleman, Bantul, dan Gunungkidul, sampai sekarang masih belum jelas, Badan Pengawas Pe-milu (Bawaslu) DIJ mulai bersiap. Lem-baga pengawas independen ini sudah mu-lai menyosialisasikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 tahun 2014.Salah satu poin dari sosialisasi tersebut adalah kewenangan pemilihan wakil bu-pati atau wakil wali kota oleh bupati atau wali kota terpilih
Tak tanggung-tanggung, jika mengacu pada Perppu itu, wali kota dan bupati bisa mengang-kat wakilnya lebih dari seorang.”Itu seperti hak preogatif bu-pati/wali kota terpilih dalam memilih wakilnya. Seperti laya-knya presiden memilih mente-ri-menterinya,” kata Ketua Ba-waslu DIJ Muhammad Najib, akhir pekan lalu.Najib menjelaskan, pemili-han wakil bupati dan wakil wali kota ini pun tak harus mendapatkan lampu hijau dari DPRD setempat. We-wenang pemilihan ini sepenuh-nya berada di tangan bupati dan wali kota terpilih. “Bahkan tidak perlu dilakukan uji pu-blik,” ujarnya.
Sesuai amanah Perppu terse-but, Najib menegaskan yang perlu menjalani uji publik hanya calon bupati, karena Perppu Pilkada ini hanya mengatur me-milih bupati/wali kota. “Wakil-nya murni menjadi hak prero-gatif bupati/wali kota,” jelasnya menegaskan.Dalam memilih wakil bupati dan wakil wali kota ini, Najib menjelaskan, telah diatur dengan detail di Perppu produk Presiden Susilo Bambang Yudoyono itu. Ketentuan di pasal 168 ayat 2 menyebutkan, jumlah penduduk 100 ribu tidak memiliki wakil bupati/wali kota. Jumlah pen-duduk 100 ribu sampai 250 ribu jiwa memiliki satu wakil bupati/wali kota.
Kemudian Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk di atas 250.000 jiwa dapat memiliki dua wakil bupati/wakil wali kota. “Kebetulan di DIJ seluruh ka-bupaten jumlah penduduknya lebih dari 250 ribu jiwa,” katanya.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) DIJ, tahun 2012, jumlah penduduk Kulon-progo sebanyak 393.221 jiwa, Bantul 927.958 jiwa, Gunung-kidul 684.740 jiwa, Sleman 1.114.833 jiwa, dan Kota Jogja 394.012 jiwa.Anggota Tim Seleksi Anggota Panitia Pengawas Pilkada Bambang Eka Cahyo menga-mini bupati dan wali kota berhak memilih dua wakil. Ini sesuai jumlah penduduknya sebagai-mana ketentuan melebihi 250 ribu jiwa.
“Yang belum diatur adalah syarat minimal dari calon wakil ini. Apakah PNS, atau semua latar belakang bisa?” tandas Bambang.Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini menggarisbawahi untuk pemilihan ini juga penting dengan memperhatikan kon-disi keuangan kabupaten atau kota tersebut. Mendukung tidak untuk keuangannya.
“Gaji pejabat daerah (bupati-wakil bupati/wali kota – wakil wali kota) menjadi beban keu-angan daerah. Jadi sebaiknya melihat keuangan daerah juga,” tambah mantan Ketua Bawaslu RI ini.
Sedangkan untuk rencana penyelenggaraan pilbup dan pilwali secara serentak, Komi-sioner Bawaslu DIJ Divisi Pen-indakan dan Pelanggaran Sri Werdiningsih menengarai, ba kal lebih rawan pelanggaran. Teru-tama jika membandingkan pil-pres dan pileg 2014 ini.
“Letaknya sangat berdekatan. Yang kedua, bupati dan wali kota lebih menguras emosi dari pemilih. Karena faktor kedekatan antara calon bu-pati dengan pemilih,” lanjutnya. (eri/laz/ong)