FRIETQI SURYAWAN/RADAR JOGJA
JALAN TERUS: BKD Kota Magelang menggelar bimtek penyusunan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja PNS di Hotel Atria dalam dua gelombang, kemarin (17/11).

Penyusunan SKP danPenilaian Prestasi PNS

MAGELANG – Badan Kepe gawaian Kota (BKD) Kota Magelang kem-bali menggelar bimbingan teknis (bimtek) penyusunan sasaran kerja pegawai (SKP) dan peni-laian prestasi kerja pegawai ne-geri sipil (PNS).Kegiatan ini menunjukkan instansi yang dipimpin Pemkot Magelang tidak peka terhadap perintah men-teri untuk tidak mengadakan ke-giatan dinas atau rapat di dalam hotel. Instruksi Menteri Pen-dayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi agar tidak meng-gelar acara di hotel tak dihiraukan. Bahkan, BKD menggelar di Hotel Atria dua gelombang, masing-masing dua hari.
Kepala BKD Sri Rohmiati SH mengatakan, bimtek dilaksanakan selama dua hari kerja dan diikuti empat angkatan. Angkatan I dan II pada 17-18 November. Sedang-kan angkatan III dan IV dilaksana-kan pada 19-20 November 2014. Kegiatan ini dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman aparat pemerintah tentang peyusunan SKP dan penilaian prestasi kerja
“Pesertanya adalah pejabat eselon IV dan pejabat fungsional tertentu di SKPD Pemkot Ma gelang. Untuk narasumber dari Kantor Regional I BKN Jogjakarta,” kata Rohmiati, kemarin (17/11).Sekda Sugiharto menegaskan, soal penilaian prestasi perja PNS baru pertama kali dilakukan. Ia meminta seluruh peserta meng-ikuti seluruh rangkaian acara agar bisa paham dalam pe-laksanaannya nanti.
“Peserta harus benar-benar paham terkait tata cara pe nilaian prestasi kerja PNS. Jika masih bingung, tanyakan pada nara-sumber,” pintanya.Menurut Sugiharto, sistem penilaian kerja seperti ini me nguntungkan pegawai. Sebab, penilaiannya lebih objektif ber-dasar kompetensi pegawai yang bersangkutan.
“Angin segar bagi PNS. Karena bisa dilihat mana pegawai yang berkompeten maupun yang berprestasi. Saya minta proses penilaian harus benar-benar objektif,” katanya.Sekda berpesan, PNS harus selalu update mengetahui aturan kepegawaian yang sering menga-lami perubahan. Sehingga mem-permudah PNS menentukan sasaran kerjanya. (dem/hes/ong)