FOTO-FOTO: GUNAWAN/RADAR JOGJA
KETAT: Setelah lolos syarat administrasi, peserta seleksi pengisian jabatan perangkat desa yang berjumlah 17 orang langsung mengikuti tes tertulis, praktik komputer dan wawancara.

Diikuti 17 Peserta, Dilakukan Secara Transparan

GUNUNGKIDUL – Ada yang berbeda dengan proses pengisian perangkat desa di Ngawu, Kecamatan Playen, kemarin (17/11). Pasalnya, perangkat desa di sana memiliki trik jitu dalam melakukan pere-krutan calon perangkat desa yakni dengan proses seleksi ketat namun transparan.Warga di empat pedukuhan di Desa Ngawu terlihat antusias mengikuti jalannya proses seleksi pengisian kekosongan perangkat desa. Dua posisi yang kosong yakni kepala urusan (kaur) umum dan kaur perencanaan yang diperebutkan oleh 17 warga. Latar belakang pendidikan pelamar sendiri mulai dari SMA hingga S1.
Peserta tampak bersemangat dalam ber-kompetisi. Proses seleksi dimulai sekitar pukul 8.00, setelah lolos syarat administrasi, peserta seleksi langsung mengikuti tes tertulis, praktik komputer dan wawancara. Sementara tim penguji ada sembilan orang, terdiri dari unsur pemerintah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat.
Kades Ngawu Wagiran mengatakan seleksi perangkat desa di wilayahnya diusahakan setransparan mungkin. Setelah kemungkinan ‘main di belakang’ oleh tim penguji dicegah, para peserta tes bisa ikut mengoreksi hasil ujian dari awal hingga selesai.
“Jadi, peserta bisa tahu bisa kenapa lulus atau tidak lulus tes,” kata Wagiran saat ditemui disela seleksi perangkat.
Dia menjelaskan tes tertulis diberi nilai 70, praktik komputer 20 poin dan wawancara nilainya paling kecil yakni 10 poin. Peserta yang ketiga tes di atas memiliki nilai paling tinggi, dialah yang berhak mendapatkan posisi pamong desa. Serta secara otomatis berhak atas upah per bulan Rp 1 juta berikut lahan garapan kurang lebih seluas dua hektare. “Siapapun yang terpilih, mari kita bangun Desa Ngawu agar lebih baik lagi,” pintanya.
Ketua Panitia Penyelenggaraan Mujiyono mengakui peserta wajib membayar uang pendaftaran sebesar Rp 500 ribu. Biaya se-besar itu digunakan untuk seluruh rangkaian penyelenggaraan tes. Itu mengingat bantuan melalui APBDes sekitar Rp 11 juta dan APBD Rp 5 juta dirasa masih belum cukup.
“Nanti, bagi yang terpilih juga menanggung beban biaya pelantikan. Kenapa de-mikian? Karena hingga sekarang belum bisa dianggarkan melalui APBD,” terangnya.
Mujiyono merasa bangga karena pem-bukaan formasi perangkat desa ternyata disambut antusias oleh warga. Sebab pada tahun-tahun lalu, pendaftar relatif sedikit. Untuk itu dia berharap agar hasil seleksi diterima dengan lapang dada. “Kalau tidak lolos diucapkan terima kasih dan didoakan supaya makin sukses di pro-fesi lain. Sementara yang lolos seleksi, mari segera bekerja secara maksimal,” ucapnya.Sementara itu, di aula balai desa para peserta seleksi harap-harap cemas dengan hasil ujian. Mereka duduk bersebelahan sembari melihat secara langsung nilai masing-masing. Tim penilai menulis hasil ujian pada papan yang telah disediakan, jika ada komplain dipersilakan melakukan interupsi.
“Ujian tertulis berupa pertanyaan pilihan ganda, peserta bisa ikut menyeleksi sendiri. Jadi, dengan mudah peserta bisa tahu alasan mereka bisa lulus atau tidak,” tandas salah seorang penguji tes wawancara, Suharjono.Hasilnya, dua orang dinyatakan lolos mengisi kedua kursi kosong perangkat desa. Posisi kaur umum diduduki Anik Rohmiyatun. Sedangkan kaur perencanaan dijabat oleh Anas Darmawansyah. (gun/ila/ong)