JOGJA – Sesuai Peraturan Pe-merintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 tahun 2014, pejabat wakil bupati atau wakil wali kota merupakan ha-sil tunjukan bupati dan wali kota terpilih
Tapi, siapa yang layak dipilih men-jadi wakil bupati dan wakil wali kota, ini yang masih belum jelas.Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIJ masih menanti peraturan teknis berupa Peratuan KPU. Sudah ada tiga Peraturan KPU yang telah ditetapkan sebagai petunjuk teknis (juknis) dari Perppu tersebut. “Sekarang ma-sih ada di Kemenkumham (Ke-menterian Hukum dan HAM),” tandas Komisioner Bidang Hu-mas dan Sosialisasi Faried Bambang Siswantoro, kemarin (17/11).
Ia mengungkapkan, petunjuk teknis tersebut sampai saat ini masih mandeg di Kemenkumham. Padahal, petunjuk teknis ini merupakan acuan untuk per-siapan KPU menyelenggarakan Pilbup dan Pilwali. “Sekarang kami hanya melakukan persia-pan sesuai Perppu. Untuk yang teknis-teknis, kami belum laku-kan,” imbuhnya.
Soal pejabat wakil bupati dan wakil wali kota, lanjut Faried, sesuai Perppu tersebut memang penunjukan. Itu dilakukan bu-pati atau wali kota yang terpilih. “Jadi pemilihannya itu untuk memilih bupati dan wali kota saja,” tambahnya.Untuk kriteria pejabat wakil wali kota maupun wakil bupati ini, Faried menegaskan, belum ada peraturan teknis. “Syaratnya seperti apa? Sampai sekarang belum ada. Bisa saja PNS karir dengan golongan eselon tertentu, atau siapa pun bisa,” lanjutnya.
Pelaksanaan pilbup dan pil-wali, lanjut Faried, yang sudah ada kepastian hanya pemilihan bupati dan wali kota. Sedangkan menyangkut dengan peraturan teknis, tetap menunggu peraturan turunan. “Masih tetap menanti peraturan teknisnya,” tuturnya.Berbagai persiapan menghadapi tiga pilbup di DIJ yaitu Kabu-paten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul yang pelaksanaannya tahun 2015, sudah dilakukan. Badan penga-was Pemilu (Bawaslu) DIJ sudah mulai menyosialisasikan Perp-pu No 1 tahun 2014.
Salah satu poin dari sosiali-sasi tersebut, adalah kewenangan pemilihan wakil bupati atau wakil wali kota oleh bupati atau wali kota terpilih. Tak tanggung-tanggung, jika mengacu pada Perppu itu, wali kota dan bupati bisa mengangkat wakilnya lebih dari seorang.
Untuk kabupaten/kota di Pro-vinsi DIJ sendiri mempunyai peluang dua orang wakil, ka-rena dari jumlah penduduk, semuanya di atas 250 ribu, se-bagaimana diatur dalam Perp-pu No 1 tahun 2014. Dengan demikian, misalnya saja semua bupati dan wali kota terpilih di DIJ menunjuk dua wakil, maka di provinsi ini nantinya akan mempunyai delapan wabup dan dua wawali. (eri/laz/ong)