ZAKKI MUBAROK/RADAR JOGJA
SEMENTARA BEBAS: Ervani Emy Handayani keluar dari ruang sidang PN Bantul, kemarin. Ia kemarin dibebaskan dari tahanan, setelah penangguhan penahanannya dikabulkan oleh majelis hakim.

Segera Cari Nafkah Lagi

BANTUL – Sorak-sorai terdengar sesaat setelah Ketua Majelis Hakim Sulistyo Muhammad Dwi Putro mem-bacakan keputusan pengabulan penang-guhan penahanan terdakwa Ervani Emy Handayani di Pengadilan Ne-geri (PN) Bantul kemarin (17/11).Tetapi, riuh di ruang persidangan utama PN tersebut segera berganti dengan suasana hening setelah ketua majelis hakim menegur para simpa-tisan Ervani pada sidang dengan agenda pembacaan eksepsi tim pena-sehat hukum.
“Ketika majelis hakim membacakan segala sesuatu yang berkaitan dengan persidangan, yang hadir dilarang ber-suara,” tegas Sulistyo. Majelis hakim berjumlah tiga orang. Yaitu Sulistyo Muhammad Dwi Putro, Zainal Arifin, dan RR Andy Nurvita. Teguran ketua majelis hakim ini bu-kan tanpa alasan. Selain pernah meng-ingatkan simpatisan agar tak riuh pa-da persidangan pertama pekan lalu, PN merupakan lembaga negara
Ada sejumlah persyaratan yang diajukan ketua majelis hakim menyusul dikabulkannya per-mohonan penangguhan pena-hanan Ervani. Salah satunya, tim penasehat hukum diminta segera melengkapi data admi-nistrasi para simpatisan yang menjadi penjamin atas penang-guhan penahanan Ervani. “Fo-tokopi KTP yang kami terima baru milik Alfa Janto (suami Er-vani, Red),” ujarnya.
Sebab, kata Sulistyo, mereka lah yang akan bertanggungjawab jika nantinya Ervani melarikan diri. Jika hal tersebut terjadi, dan Ervani tidak ditemukan dalam tiga bulan para penjamin yang harus membayar uang sebesar Rp 30 juta. “Saudara terdakwa juga harus hadir dalam setiap persidangan. Sekali tidak hadir akan langsung ditahan,” tegasnya.
Syamsuddin Nurseha, Tim penasihat hukum Ervani meng-presiasi keputusan majelis hakim yang mengabulkan permohonan penangguhan Ervani. Lebih dari itu, tim penasihat hukum juga menilai apa yang dilakukan penyidik kepolisian selama me-nangani Ervani menyalahi atu-ran. Seharusnya, Ervani menda-patkan pendampingan dari penasehat hukum selama men-jalani pemeriksaan di kepoli-sian. Mengingat, ancaman hu-kuman Ervani lebih dari 5 tahun penjara. Tetapi, faktanya hal tersebut tak dilakukan penyidik. “Itu menyalahi karena sudah diatur dalam pasal 51 KUHP, dan peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia,” pa-parnya
Tim penasihat hukum Ervani juga menilai ada kekeliruan sis-tematik dalam dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). “Maka dakwaan harus dibatalkan demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak diterima,” tam-bahnya.Di sisi lain, Ervani tampak sem-ringah. Ada tangis bahagia di raut wajahnya saat mendengar majelis hakim mengetok palu pengabulan penangguhan pena-hanan atas dirinya. Usai persi-dangan, Ervani yang mengena-kan setelan baju dan jilbab warna coklat ini menerima ba-nyak ucapan selamat dari para simpatisan.”Saya akan kembali mencari nafkah. Karena suami juga masih serabutan,” ungkap-nya.
Persidangan berikutnya akan digelar pada Kamis (20/11) men-datang dengan agenda pemba-caan tanggapan JPU atas eksep-si tim penasihat hukum.

Ada 71 Kasus UU ITE selama Enam Tahun

Pengguna media sosial yang terjerat UU No 11/ 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elek-tronik (ITE) dalam beberapa tahun terakhir meningkat dras-tis. Sepanjang 2014 saja, di In-donesia ada 40 kasus yang ma-suk ke proses hukum. “Mulai 2008 sampai 2014 total ada 71 kasus,” sebut Direktur Informa-tion Communication and Tech-nology Watch (ITC) Donny BU di Pengadilan Negeri Bantul kemarin (17/11)
Donny sengaja datang dari Jakarta untuk melihat proses persidangan Ervani Emy Han-dayani. Sebab, Ervani termasuk salah satu terdakwa yang dijerat dengan UU ITE. Dari 71 kasus tersebut, di antaranya ada yang sudah diputuskan, ada yang masih dalam proses persidangan di pengadilan. Ada pula yang baru masuk sebagai laporan di kepolisian. “Itu yang terdata. Kemungkinan yang nggak ter-data pun juga banyak,” urainya.
Dia berpendapat banyaknya warga negara yang terjerat UU ITE karena mudahnya akses internet belakangan ini. Melalui gadget, masyarakat akan mudah memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Twitter dan Path. Di sisi lain, kondisi tersebut tidak disertai dengan sejumlah tata cara penggunaan internet aman yang memadai. “Apakah pemerintah atau yang lain sudah berusaha bikin kampanye tentang penggunaan internet baik dan aman. Kalau tidak mereka akan asal pakai dan tidak tahu risiko-nya,” ujarnya.
Ironisnya, sejumlah pasal da-lam UU ITE sangat mudah untuk menjerat pengguna dunia maya yang dinilai melanggar. Ancaman hukumannya pun cukup menge-rikan, yaitu di atas 5 tahun penjara. Sementara, tidak ba-nyak yang mengetahui keten-tuan dalam UU tersebut. “Dan begitu diundangkan, masyarakat dianggap sudah mengetahuinya,” jelasnya.
Idealnya, kata Donny, ada re-visi sejumlah pasal dalam UU ITE. Agar warga negara yang sebetulnya ingin menyuarakan kebenaran justru malah ter-sandung hukum. Revisi tersebut tidak bertujuan agar orang bebas mencela atau bahkan mencaci orang lain melalui media sosial. “Revisi ini bukan untuk mem-bebaskan orang yang salah,” tegasnya.
Senada diungkapkan Dewan Penasihat Combine Resource Institution (CRI) Achmad Nasir. Dia berharap pemerintahan baru sepakat dengan kebebasan ber-pendapat di dunia maya. Sebab, proses judicial review atas se-jumlah pasal dalam UU ITE pernah dilakukan hingga dua kali. Hanya saja, upaya tersebut gagal karena pasal-pasal yang diajukan untuk di-judicial review dianggap tidak bertentangan dengan konstitusi. “Yang menga-wal atas judicial review ini teman-teman yang berada di Jakarta,” ungkapnya.
CRI, selama ini sudah berupaya melakukan kampanye internet sehat. Sasarannya adalah guru sekolah. Sayangnya, tidak sedi-kit guru sekolah tingkat SMP dan SMA yang memahami tata cara berinternet sehat. “Kenapa kami pilih guru? Agar mereka bisa meneruskannya kepada murid dan wali murid,” jelasnya.Bekas Direktur CRI ini juga berpendapat kampanye tentang berinternet sehat dan seluk du-nia maya kepada aparat penegak hukum juga tak kalah penting. Sebab, tidak sedikit aparat pe-negak hukum dinilai tidak be-gitu memahami tentang per-kembangan teknologi. “Cara pandang mereka masih cara pandang lama,” tambahnya. (zam/din/ong)