Kompensasi BBM Terganjal Belum Terbentuknya Alkap

JOGJA – Sudah jatuh tertimpa tangga. Peribahasa ini tampaknya pas untuk meng-gambarkan penderitaan masyarakat me-nengah ke bawah. Sebab, saat harga bahan bakar minyak (BBM) mengalami kenaikan, mereka tidak bisa mendapat-kan kompensasi. “Wong pembahasannya (APBD 2015) saja belum bisa kok. Kompensasi ini kan tergan-tung dari dewan,” tandas Gubernur DIJ Ha-mengku Buwono X, usai melantik pejabat eselon II Pemprov DIJ di Kepatihan, kema-rin (18/11).
HB X mengungkapkan, pemprov bisa saja memberikan kompensasi kepada masyara-kat menengah ke bawah atas kenaikan harga BBM itu. Hanya saja, hal tersebut te-tap tergantung dari dinamika politik di de-wan. “Tergantung dari alkap (alat kelengka-pan) dewan,” ujar gubernur.Jika alkap telah diterbentuk, lanjut HB X, penganggaran kompensasi melalui APBD DIJ bisa dilakukan. Termasuk kemungkinan adanya insentif dari APBN terhadap APBD DIJ, karena adanya pengalihan subsidi Rp 100 triliun tersebut.
“Sebenarnya menunggu APBN. Tapi ba-gaimana APBN juga belum dibahas,” sesal Raja Keraton Jogja ini.Mendekati pekan ketiga November ini, pembahasan APBD DIJ masih belum menunjuk-kan tanda-tanda bakal segera disahkan. Ini karena masih adanya polarisasi di dewan, yaitu kubu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).Saat rapat konsultasi pekan lalu, pimpi-nan dewan bersama pimpinan fraksi-fraksi di DPRD DIJ sebenarnya telah me-nemukan kata sepakat. Mereka menarget-kan pembahasan bisa rampung pada 28 November mendatang, sesuai batas akhir pengesahan APBD.
Tapi, hal itu tampaknya seperti panggang jauh api. Sebab, alkap di DPRD DIJ sampai sekarang belum terbentuk. Wakil rakyat dari KIH tak mengakui Peraturan Dewan (Perwan) Tata Tertib DPRD DIJ disahkan tanpa kehadiran dua fraksi yakni PDI Per-juangan dan Fraksi Kebangkitan Nasional. (eri/laz/ong)