Janji Akomodasi Semua Kepentingan

SLEMAN – Pemkab Sleman belum melangkah dalam menyikapi wacana kenaikan tarif angkutan umum, se-bagai imbas naiknya harga bahan bakar minyak (BBM).Kendati begitu, Bupati Sleman Sri Purnomo (SP) berkomitmen untuk mengakomodasi semua kepentingan para pihak yang terimbas kenaikan harga BBM. “Nanti dikoordinaikan dulu dengan kabupaten dan kota ter-kait,” ujarnya.
Menteri Perhubungan RI Ignatius Jonan mengimbau pengusaha ang-kutan umum menaikkan tarif ken-daraan antar kota antar provinsi (AKAP) sebesar 10 persen. Tetapi, untuk tarif kendaraan umum dalam kota dan antar kota dalam provinsi (AKDP), mantan dirut PT KAI itu lempar handuk dan menyerahkan kebijakan kepada kepala daerah.Imbauan Jonan disambut negatif para sopir angkutan kota di Sleman. “Bensin naik lebih 30 pesren, kok, tarif (ankutan umum) naik 10 persen. Itu nggak realistis,” keluh Mulyono,33, sopir Bus Pemuda di Terminal Jombor kemarin (18/11)
Kondisi sekarang, para sopir kerap tekor akibat jumlah penumpang yang cenderung turun dari tahun ke tahun. Untuk menutup ongkos setoran saja, para sopir sering kewalahan saat tarif premium Rp 6.500 dan solar 5.500 per liter. “Jelas pasti merugi kalau hanya 10 persen (kenaikan tarif angkutan umum). Nggak bisa jalan,” tandas Mulyono yang ikut aksi mogok massal.
Sebagai bentuk protes atas kenaikan harga BBM, sebagian besar awak ang-kutan umum di Terminal Jombol pilih berhenti beroperasi sampai batas waktu yang belum ditentukan. Mulyono mengaku, aksi mogok sesuai instruk-si dari Organda Sleman.
Mogok kerja berarti tidak mendapat hasil. Mulyono dan sejumlah sopir lain menyadari hal itu. Tetapi, demi memperjuangkan tarif, mereka rela tak dapat hasil untuk sementara daripada terpuruk di kemudian hari secara berkepanjangan. “Semua unit dikandangkan,” katanya.
Angka realistis atas kenaikan harga BBM lebih dari 30 persen, tarif ang-kutan umum setidaknya berbanding lurus. Tarif penumpang umum saat ini Rp 3 ribu dan pelajar Rp 2 ribu. Mulyono berharap tarif baru untuk penumpang umum sedikitnya Rp 4 ribu dan pelajar Rp 2.500 per orang.Ketua Komisi C DPRD Sleman Tim-bul Saptowo mengingatkan agar bupati tidak gegabah dalam menindak-lanjuti imbauan menteri untuk me-nentukan kebijakan tarif angkutan kota. “Harus win-win solution. Jangan ada yang dirugikan,” katanya.Pihak yang tidak boleh dirugikan, lanjut Timbul, bukan hanya peng usaha angkutan umum. Awak kendaraan dan penumpang juga harus mempe-roleh perhatian.
Guna menindaklanjuti persoalan tersebut, Timbul berencana meng-undang jajaran Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi selaku instansi eksekutif mitra Organda. Timbul juga menginisiasi perte-muan dengan bupati untuk mene-tapkan kebijakan tersebut. “Nanti dibuat kesepakatan. Harus dibahas bersama dinas dan bupati melibat-kan pelaku angkutan umum,” ujar politikus PDIP itu.
Menyusul mogok nasional awak angkutan umum, sejumlah turis asing yang hendak ke Candi Borobudur telantar di Terminal Jombor. Pihak polisi terpaksa turun tangan dengan menggangkut mereka menggunakan mobil polisi agar bisa dilanjutkan perjalanannya.Awalnya para turis ini merasa ke-beratan karena khawatir terjadi hal-hal tidak diinginkan. Namun setelah di-beri penjelasan mereka mengikuti ajakan petugas. Mereka diangkut dengan kendaraan yang disiapkan.Sore harinya, truk-truk milik Satpol PP Sleman juga disiapkan untuk mengangkut para pemumpang yang telantar di Terminal Jombor menuju berbagai lokasi.
Nah, aksi mogok awak angkutan umum ini ternyata juga dimanfaatkan sebagian orang untuk meraup keun-tungan. Mereka adalah para pemilik kendaraan pribadi. “Mereka me-layani penumpang jurusan Jogjakar-ta-Magelang dengan tarif tiga kali lebih mahal. Jika biasanya hanya Rp 10.000 hari ini melonjak menjadi Rp 30.000,” kata seorang calon penum-pang. (yog/sky/din/ong)