HENDRI UTOMO/RADAR JOGJA
PRIORITAS: Rapat paripurna (rapur) DPRD tentang persetujuan bersama Penetapan RAPBD tahun 2015, Selasa (18/11) lalu.
KULONPROGO – Lesunya angkutan umum di sejumlah trayek di Kulonprogo mengusik perhatian anggota dewan. Pemkab diminta memfasilitasi dan meng-hidupkan kembali gairah angkutan umum. Pasalnya, dewan menilai trayek dan kendaraan umum di Kulonprogo seolah terlepas dari perhatian pemerintah.Hal itu diungkapkan juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kulonprogo Priyo Santoso dalam pembacaan pendapat akhir rapat paripurna (rapur) DPRD tentang persetujuan bersama Penetapan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015, Selasa (18/11).
“Kabupaten Kulonprogo satu tahun kedepan kan akan disibukan dengan realisasi pembangunan bandara di kecamatan Temon. Sebelum terlambat trayek dan angkutan umum harus dipikirkan,” ucap Priyo.Menurut Priyo jalur-jalur trans-portasi dan pengembangannya harus dihidupkan lagi. Guna me-nangkap peluang demi perkem-bangan daerah Kulonprogo men-jelang pembangunan bandara Temon. Anggaran untuk program tersebut perlu mendapat prioritas serta dilakukan pengawasan yang menyeluruh.
“Pengawasan harus diikuti dengan sistematika aturan yang jelas tentang pertumbuhan usaha transportasi di Kulonprogo. Dengan tujuan me-lindungi kepentingan investor se-kaligus menghilangkan persaingan yang tidak sehat,” ujarnya.Pada bagian lain Priyo menilai po-tensi tambang Kulonprogo juga ha-rus digarap secara prosedural, trans-paran dan sesuai dengan pasal 33 UUD 1945. Seperti pengelolaan tambang pasir di sepanjang Sungai Progo, pemkab tidak bisa terus ber-dalih bahwa pengelolaan Sungai Progo menjadi kewenangan BBWSO.
“Pemkab secara tegas harus me-nerapkan berbagai aturan yang ada untuk mengoptimalkan po-tensi tambang pasir di sepanjang Sungai Progo dari Kalibawang, Nanggulan, Sentolo, Lendah dan Galur,” terangnya.Banggar juga meminta untuk mengawal itu semua, Satpol PP harus tegas dan berani menindak pelanggaran penambangan yang tidak berizin. Serta memberantas mafia pertambangan. “Inilah yang disebut transparan dan berkeadi-lan,” tegas Priyo.
Menurut Priyo, dirinya sering mendapat aduan masyarakat yang tinggal di sepanjang jalan Sentolo-Kalibawang. Mereka merasa ter-ganggu dengan kendaraan peng-angkut pasir yang over tonase dan over trayek. Sehingga mengaki-batkan kerusakan jalan secara permanen. (tom/ila/ong)