JOGJA – Pengesahan RAPBD DIJ tahun 2015 tampaknya tinggal menunggu waktu saja. Hal ini karena kubu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mulai mencair. Kedua kubu pun berjanji mengedepankan mu-syawarah mufakat dan mendorong percepatan pembentukan alat kelengkapan (alkap) dewan.”PDI Perjuangan mendorong percepatan pembentukan alat kelengkapan dewan dengan musyawarah. Bukan menang-menangan atau politik bumi hangus seperti yang terjadi di Ku-lonprogo dan Bantul,” ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD DIJ Eko Suwanto kemarin
Dikatakan, jika asas musyawa-rah mufakat ini dikedepankan, berarti seluruh fraksi akan menda-patkan kepercayaan dalam pim-pinan alat kelengkapan DPRD. “Tidak ada yang meninggalkan dan ditinggalkan,” tandas Eko. Sesuai ketentuan, pembahasan anggaran memang melalui meka-nisme alkap. Di DIJ, Gubernur Hamengku Buwono X telah me-maparkan Kebijakan Umum Ang-garan-Plafon Prioritas Sementara (KUA-PPAS) senilai Rp 2,234 triliun.
Usai pemaparan KUA-PPAS ini, masing-masing fraksi membe-rikan tanggapan, kemudian dibahas di forum Badan Ang-garan (Banggar). Setelah itu, muncul Rencana Kegiatan Ang-garan (RKA) yang dibahas di masing-masing komisi.
Jika sesuai ketentuan itu, oto-matis pembentukan alkap men-jadi syarat mutlak pembahasan APBD. Tanpa alkap, pembahasan akan melanggar ketentuan. Soal ini, Fraksi PDIP membe-rikan masukan ke pimpinan dewan (pimwan). Mereka men-desak pimwan melakukan kajian tentang regulasi. Ini agar ada solusi mekanisme pembahasan APBD jika alkap belum terben-tuk. “Prinsipnya, kami mendesak RAPBD segera dihabas dan di-tetapkan,” lanjutnya.
Ia pun berharap dengan sisa waktu yang tak sampai sebulan sampai batas akhir pembahasan 30 November, dewan bisa mem-bahas dengan baik. Durasi yang pendek dalam pembahasan RAPBD DIJ ini tak boleh men-gurangi kualitas.
“Kami mendorong pembaha-san RAPBD DIJ bisa menyatu dalam tujuan penganggaran dana keistimewaan dan dana desa tahun 2015,” tuturnya. Nanti-nya jika pembahasan RAPBD bisa segera dilakukan, lanjut Eko, Mendagri Tjahjo Kumolo akan memberikan pengarahan untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah.
“Beliau akan memberikan pengarahan dengan mengundang Pemprov DIJ, pemkab dan pem-kot se-DIJ, DPRD DIJ dan DPRD kabupaten-kota se-DIJ,” jelas mantan aktivis GMNI ini.Sebelumnya, Gubernur DIJ Hamengku Buwono X meny-esalkan pembentukan alkap yang berdampak terhadap pembaha-san APBD 2015. “Wongpemba-hasannya (RAPBD 2015) saja belum bisakok,” kata HB X. HB X menjelaskan, jika Alkap telah terbentuk, pembahasan RAPBD bisa dilakukan. Termasuk mem-bahas anggaran kompensasi kepada masyarakat atas kenaikan harga BBM. (eri/laz/ong)