JOGJA – Kenaikan harga bahan bakar mi-nyak (BBM) sebesar Rp 2.000 per liter, tidak akan diikuti naiknya upah minimum kabu-paten/kota (UMK) 2015 yang telah ditetap-kan Gubernur DIJ HB X. Penegasan ini disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIJ Sigit Sapto Raharjo kemarin
“UMK yang ditetapkan sudah menganti-sipasi inflasi tahun 2015. Jadi UMK tahun 2015 itu sudah memperhitungkan adanya kenaikan harga BBM,” tandas Sigit di Kepa-tihan. Dikatakan, kenaikan harga BBM ini akan ditindaklanjuti dengan penerbitan surat edaran (SE) Gubernur HB X
SE tersebut berisikan imbauan kepada pengusaha untuk bisa menyesuaikan upah pekerja dengan kenaikan BBM. “Paling tidak ada penyesuaian. Meski tidak bisa mengikat,” imbuh Sigit.Ia menambahkan, terhadap kenaikan BBM sangat tidak mun-gkin terjadi revisi UMK. Sebab, jika dilakukan revisi, Dewan Pengupahan Daerah (DPD) yang terdiri atas pengusaha, pekerja, dan dua wakil dari pemerintah, harus turun lagi ke lapangan. “Kabupaten/kota harus mela-kukan survei KHL (Kehidupan Hidup Layak),” jelasnya.
Tapi Sigit menegaskan bukan berarti Disnakertrans hanya menindaklanjuti kenaikan BBM ini penerbitan dengan SE im-bauan tersebut. Pihaknya se-gera berkoordinasi dengan Dis-nakertrans kabupaten dan kota di DIJ untuk memperjelas per-hitungan UMK. “Berapa persen kenaikan BBM ini dalam per-hitungan UMK,” terangnya.
Sebelum berangkat ke Jakarta untuk rapat koordinasi dengan Presiden Joko Widodo, Gubernur DIJ HB X memastikan akan me-minta arahan pemerintah pusat. Ia pun belum menindaklanjuti kenaikan harga BBM itu. “Nan-ti setelah saya pulang dari Ja-karta, baru akan saya rapatkan.
Ini kan (kebijakan kenaikan harga BBM, Red) ada di pusat,” tambah HB X.
Dengan kebijakan dari pusat, lanjut Raja Keraton Jogja ini, pemerintah pusat sudah me-nyiapkan langkah tindak lanjut. Salah satunya berupa kenaikan UMK. HB X memilih menanti arahan Jokowi mengenai hal itu.Seperti diketahui, Gubernur HB X telah menetapkan UMK ini jauh-jauh hari sebelum ke-naikan harga BBM. Ia telah menandatangani surat keputu-san (SK) bernomor 252/Kep/2014 tentang UMK Kabupaten/Kota di DIJ tahun 2015, Selasa (27/10) silam.
Di SK itu, Kota Jogja masih tertinggi UMK-nya dibandingkan kabupaten lain di DIJ. Kota Jogja ditetapkan Rp 1.302.500 atau naik sebesar Rp 123.200 dari tahun lalu Rp 1.173.300. Kemudian Kabupaten Sleman Rp 1.200.000, naik Rp 73 ribu dari tahun lalu yang hanya Rp 1.127.000. Kabupaten Bantul mengalami kenaikan Rp 37.300 dari Rp 1.125.500 menjadi 1.163.800.
Kemudian Kabupaten Kulon-progo naik sebesar Rp 79 ribu menjadi Rp 1.138.000 dari Rp 1.1069.000. Lalu, Kabupaten Gunungkidul menjadi Rp 1.108.249 dari sebelumnya Rp 988.500 atau naik Rp 109.749. (eri/laz/ong)