grafais-UMK

Surat Edaran Tak Jawab Masalah

JOGJA – Rencana Gubernur DIJ Hamengku Buwono X mengelu-arkan Surat Edaran (SE) tentang tunjangan kemahalan (Konjung-tur) atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada para pengusaha, menuai respons penolakan dari kalangan pekerja. Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) menilai keluarnya SE justru me-nimbulkan masalah baru. “Tanpa ada revisi UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota), sama saja dengan menambah masalah baru
Karena, SE itu hanya bersifat imbauan. Tidak bisa mengikat,” sesal Sekjend ABY Kirnadi, ke-marin (20/11). Kirnadi menyarankan, HB X harus berani merevisi UMK se-bagai respons kenaikan BBM. Sebab, daerah lain, seperti Jawa Tengah juga merevisi UMK yang telah ditetapkan. “Gubernur memiliki kekuatan mutlak merevisi UMK, itu dila-kukan kepala daerah. Di sini (DIJ) kok hanya mengeluarkan surat edaran,” lanjutnya.
Ditegaskan, keberadaan SE jelas tidak mengikat, karena ha-nya bersifat imbauan. Karena itu, ia pesimistis perusahaan menaati imbaun tersebut. “SE itu hanya akan untuk bungkus kacang. Lha, peraturan (UMK) yang mengikat saja dilanggar perusahaan, apa lagi hanya im-bauan,” sindirnya. Atas kondisi ini, ABY secara resmi akan mengirim surat kepada gubernur. Salah satu tun-tutannya agar UMK 2015 dire-visi, dengan mempertimbangkan dampak kenaikan BBM. “Belum naik saja, harga-harga sudah naik,” tandasnya.
Menurutnya, jika UMK 2015 tidak direvisi, kehidupan para buruh di DIJ akan semakin terje-pit. Kebijakan kompensasi beru-pa tiga kartu sakti yang diluncur-kan pemerintah, juga tak akan membantu kehidupan kelas buruh. “Kami bukan (menerima) itu, karena diasumsikan buruh itu tidak miskin, memiliki peker-jaan. Padahal kenyataannya, buruh di DIJ sangat menderita,” keluhnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIJ Sigit Sapto Raharjo mengungkapkan tak akan merevisi UMK di DIJ yang telah ditetapkan. Alasannya, UMK 2015 yang ditetapkan Gubernur DIJ sudah mengantisipasi in-flasi 2015. Sebagai gantinya, Gubernur DIJ akan mengeluarkan SE kepada perusahaan untuk mem-berikan kompenasi kepada karyawannya atas kenaikan BBM. Namun, SE tersebut memang tidak bersifat mengikat bagi pe-rusahaan.
UMK 2015 ditandatangani Gubernur DIJ melalui Surat Ke-putusan (SK) bernomor 252/Kep/2014 tentang UMK Kabu-paten/Kota di DIJ tahun 2015. Dalam SK tersebut, Kota Jogja ditetapkan Rp 1.302.500, Sleman Rp 1.200.000, BantulRp1.163.800, Kulonprogo Rp1.138.000, dan Gunungkidul Rp 1.108.249. Mantan Asisten Sekretaris Pro-vinsi (Assekprov) III Bidang Ad-ministrasi ini mengungkapkan, tak memungkinkan untuk mela-kukan revisi UMK 2015. Karena untuk merevisi UMK 2015, Dewan Pengupahan yang terdiri pengu-saha, pekerja, dan dua wakil dari pemerintah harus turun lagi ke lapangan melakukan survei har-ga-harga di pasaran.
“Kalau harus meravisi, Dewan Pengupahan harus melakukan survei KHL (Kehidupan Hidup Layak) lagi. Dan itu sulit kami lakukan,” jelasnya. Sebelumnya, Gubernur HB X berencana mengeluarkan surat edaran (SE) kepada pengusaha agar memberikan kompensasi jika harga BBM naik. Tapi, dalam SE yang akan dikeluarkan tersebut tidak secara detail menyebutkan besaran kompensasi.
“Saya tidak akan bicara be-rapa besarannya, itu nanti ter-gantung pembicaraan antara SPSI dengan perusahaan,” kata HB X sebelum berangkat rapat dengan pemerintah pusat di Jakarta. Ketua Dewan Pimpinan Dae-rah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KS-PSI) Sumarto mengatakan, ide-alnya UMK 2015 kabupaten/kota di DIJ setidaknya Rp 1,5 juta per bulan. “Kami minta ada tunjangan kemahalan (Konjung-tur) untuk mengantisipasi ke-naikan BBM. Tapi, prinsipnya kami menolak wacana itu (ke-naikan harga BBM),” tandasnya. (eri/jko/ong)