HENDRI UTOMO/RADAR JOGJA
ADEM: Gino didampingi Dukuh Gubug Mei Giyatno dan Kabag Kesra Desa Jatisarono Jati Kuswarji saat menjelaskan duduk perkara pembagian raskin di wilayahnya di Rumah Dinas Bupati Kulonprogo, kemarin (20/11).
KULONPROGO – Pengelolaan raskin di Desa Jatisarono, Ke-camatan Nanggulan, Kulon-progo yang sempat dikeluhkan akhirnya selesai. Gino, warga setempat yang sempat mengelu-hkan proses pembagian raskin yang diduga menggunakan sis-tem bagi roto alias “bagito” kini merasa lega.
Pasalnya, perang-kat desa termasuk dukuh Jati-sarono telah menjelaskan se-cara gamblang dan memastikan tidak ada bagito di wilayahnya. ”
Permasalahan tersebut sudah diselesaikan dengan musyawa-rah, sekarang kami sudah me-rasa lega,” ucap Gino dihadapan Wakil Bupati Kulonprogo Su-tedjo saat penyampaian aspi-rasi warga di Rumah Dinas Bu-pati Kulonprogo, kemarin (20/11).
Gino datang didampingi Dukuh Gubug Mei Giyatno dan Kabag Kesra Desa Jatisarono Jati Kus-warji. Gino menjelaskan penyam-paian aspirasi beberapa waktu lalu sudah dimusyawarahkan dan permasalahan sudah selesai. Di-rinya kini mengaku sudah menge-tahui letak permasalahannya.
“Letak permasalahan tidak dari perangkat desa termasuk pak dukuh, tetapi karena ada peru-bahan atau pengurangan kuota Raskin di RT 27,” jelas Gino.
Dukuh Gubug Mei Giyatno menambahkan kronologis ke-jadian bermula ketika di RT 27 awalnya penerima raskin ber-jumlah 17 kepala keluarga (KK) setara dengan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM). Namun belakangan ada pengurangan kuota dari Statistik sehingga penerima ras-kin susut menjadi 13 RTSPM.
“Jadi ada empat KK yang dicoret,dan setelah dilakukan musyawarah dari 13 penerima yang terdaftar merelakan se bagian raskin untuk diberikan kepada 4 RTSPM yang terpaksa dicoret akibat pengurangan kuota raskin di RT 27,” ungkapnya.
Kabag Kesra Desa Jatisarono Jati Kuswarji mengamini, kese-pakatan 13 KK penerima raskin itu ada berita acaranya bahkan sudah ada notulen di tingkat RT. Menurut Jati perangkat desa sudah menekankan untuk raskin harus sesuai hak pene-rima RTSPM.
“Tidak boleh dijual atau dibagi rata. Dalam permasalahan ter-sebut, artinya dari jalur pendis-tribusian tingkat desa sampai dukuh sudah sesuai dengan aturan,” terangnya. (tom/ila/ong)