JOGJA – Terdakwa kasus dugaan ko-rupsi penjualan aset UGM menilai, dak-waan jaksa penuntut umum (JPU) tidak jelas. Ini terjadi karena jaksa tidak cermat dan memahami masalah tanah milik Yayasan Fapertagama. Karena itu, ter-dakwa meminta majelis hakim memba-talkan atau menolak isi dakwaan JPU.Pendapat tersebut disampaikan empat terdakwa pada sidang lanjutan dengan agen-da pembelaan di Pengadilan Tipikor Jogja, kemarin (20/11). Ke-4 terdakwa itu, antara lain Susamto sebagai Guru Besar UGM, Ken Suratiyah, Toekidjo, dan Triyanto merupakan dosen di Fakultas Pertanian UGM.
“Dalam buku papriksan tak pernah di-sebut peralihan hak tanah. Tidak mungkin ada peralihan hak tanah,” kata terdakwa yang disampaikan melalui penasihat hu-kumnya, Augustinus Hutajulu SH.
Dalam sidang, Hutajulu sempat mem-pertanyakan jaksa yang tidak pernah men-ghadirkan perangkat desa dan camat di mana kasus tersebut terjadi. Padahal, dalam akta jual beli tanah tersebut ada cap kepala desa dan tanda tangan sang kepala desa Banguntapan.
“Ada cap tanda tangan lurah tapi menga-pa kepala desa tidak jadi tersangka, kan aneh,” tanya Hutajulu.
Menurutnya, penggunaan pasal 10 ang-ka 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 9/1999 tentang tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yang mengatur hak-hak yang sudah diatur da-lam Undang-Undang Pokok Agraria (UP-PA). Padahal, perbuatan terdakwa adalah menyangkut hak-hak atas tanah yang belum didaftarkan di Badan Pertanahan Negara (BPN).
Selain itu, hak atas tanah yang dimaksud jaksa belum pernah dimiliki oleh De-partemen Pendidikan cg UGM dan jaksa membuat asumsi seolah-olah tanah tersebut menjadi hilang karena perbua-tan terdakwa.
“Hak atas tanah dalam suatu letter C se-jak 1954 hingga sekarang ini adalah hak milik perseorangan yang tidak dapat dimi-liki oleh UGM,” kilahnya. (mar/jko/ong)