ilustrasi

Dana Rp 200 Ribu Per Bulan Dinilai Sangat Kurang

BANTUL – Melambungnya harga sejumlah barang kebutu-han pokok menyusul kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dianggap tidak sebanding dengan nilai bantuan kompensasi pro-gram simpanan keluarga sejah-tera (PSKS) dari pemerintah pusat. Sejumlah rumah tangga sasaran (RTS) mengeluhkan minimnya nilai dana PSKS yang hanya Rp 200 ribu per bulan tersebut.
Alhasil, mereka akan lebih memilih langsung mencairkan dana kompensasi dari pemerin-tah pusat tersebut daripada menyimpannya di rekening giro. “Ini sebenarnya juga sedi-kit. Tapi lebih baik diterima da-ripada hutang,” terang Wartini, salah satu RTS di sela-sela launching PSKS di Kantor Pos Bantul, kemarin (21/11).Idealnya, dana bantuan PSKS sebesar Rp 400 ribu perbulan. Jika diberikan langsung untuk dua bulan RTS akan menerima Rp 800 ribu. Uang sebesar itu baru dapat dimanfaatkan untuk sejumlah hal.
“Contoh saya. Kalau hanya Rp 400 ribu untuk dua bulan, uang-nya akan langsung habis untuk membeli beras dan membayar sekolah cucu yang masih duduk di bangku TK,” ujarnya. Sebab, kata Wartini, penghasilannya sebagai penjual bubur terkadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Senada diungkapnya RTS lain-nya bernama Naryo. Warga Ku-rahan, Bantul ini mengaku pen-ghasilannya sebagai loper koran sebesar Rp 600 ribu hingga Rp 800 ribu per bulan. “Nanti ya langsung dicairkan semua untuk menutup kebutuhan,” tandasnya.Toh, harga sejumlah barang kebutuhan diyakini juga bakal meroket menyusul naiknya harga BBM. Kepala Dinas So-sial Mahmudi menegaskan, para penerima bantuan PSKS dapat menyimpan uangnya di rekening giro atau langsung men-cairkan semuanya. Meskipun pemerintah pusat berharap para penerima bantuan PSKS menyim-pan sebagian uangnya di rekening giro sebagai tabungan.
Kepala Kantor Pos Bantul Hiban Hajib menambahkan, penyalu-ran PSKS secara serentak pada tanggal 25 November hingga 2 Desember. Selain di Kantor Pos, kata Hiban, para penerima PSKS juga dapat mencairkannya di kantor kelurahan.”Sejumlah desa di kecamatan Pajangan, Imogiri dan Kretek bisa melayani pembayaran,” urainya. (zam/din/ong)