Tinggal Seminggu Lagi,Dewan Masih Saling Sikut

JOGJA – Seminggu mendekati waktu batas akhir, di DPRD DIJ belum tampak tanda-tanda APBD 2015 bakal disahkan sesuai target 28 November 2014. Wakil rakyat di Jalan Ma-lioboro itu masih sibuk saling sikut. Koalisi Merah Putih (KM) dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) belum bersepakat ter-hadap pimpinan alat kelengkapan (alkap). Bahkan pembentukan alkap pun masih pang-gang jauh dari api. Sebab, belum ada satu pun fraksi yang mengirimkan nama-nama untuk menempati alkap.”Kami belum mengirimkan,” tutur Ketua Fraksi Gerindra Suroyo di gedung DPRD DIJ kemarin (21/11). Ia mengaku, dengan realitas yang ada ini, ada kekhawatiran target peng-esahan APBD bakal meleset dari target. Meski tetap ada celah untuk mengejar target peng-esahan itu
“Kuncinya semua pihak punya iktikad baik untuk mencari kesepakatan. Sisa waktu lima hari bisa dikejar dengan cara membuat agen-da secara marathon,” jelas mantan wakil ra-kyat di DPRD Kalimantan Timur ini.Suroyo sadar jika dewan punya beban ke-pada masyarakat yang belum terpenuhi yaitu mengesahkan APBD DIJ 2015. Oleh karena itu, ia minta pimpinan dewan (pimwan) se-gera menyelesaikan perselisihan dalam pem-bentukan alkap. “Kewenangan itu ada di pimwan,” ujarnya. Ketua FPKS Arief Budiono mengungkapkan, sulit untuk berkata yakin pengesahan APBD DIJ 2015 selesai sesuai target. Sebab, untuk menuju ke sana banyak mekanisme yang ha-rus dilalui. Antara lain, mengendakan rapat konsultasi pimwan untuk membuat jadwal pembentukan alkap.
Agenda wajib berikutnya menggelar rapat paripurna (rapur) terdiri atas penghantaran KUA-PPAS APBD DIJ, penghantaran APBD DIJ, serta pandangam umum fraksi-fraksi. Lalu pembahasan APBD serta ditutup dengan pengsahan APBD DIJ 2015. “Nah, itu semua kuncinya ada di pimwan,” ujar Arief.Menurutnya, sejumlah mekanisme itu sulit tercapai dengan waktu hanya lima hari. “Se-padat-padatnya agenda, kalau hanya ditempuh lima hari sulit tercapai,” kata politikus asal Dapil Gunungkidul itu.
Namun jika target meleset, Ketua Fraksi Ke-bangkitan Nasional (FKN) Sukamto menilai lebih pada kesalahan pimwan. Sebab, ke-wenangan membuat agenda kedewanan ada di pimwan. “Kalau tidak selesai sesuai hara-pan, maka pimwan harus bertanggungj awab,” tambahnya.
Ketua F-PDIP Eko Suwanto meminta pimwan segera mencari celah regulasi seperti saat DPRD DIJ selesaikan RAPBD 2014 Perubahan. Prinsip-nya, mempercepat pembahasan dengan syarat harus sesuai peraturan perundang-undangan dan tetap mengedepankan kualitas pengang-garan. “Secepatnya bisa selesai,” tuturnya. Pimpinan alkap sendiri berjumlah 16 po-sisi, terdiri atas 4 komisi serta badan legislasi (Baleg) dan badan kehormatan (BK). Untuk pimpinan masing-masing komisi terdiri atas ketua, wakil ketua dan sekretaris. Sedangkan Baleg dan BK terdiri atas posisi ketua dan waket. (eri/laz/ong)