Fokus Pada Nilai Jual, Anggarkan Rp 5 M

MAGELANG – Gagasan baru untuk menata destinasi wisata di Kota Magelang muncul dari gedung dewan. Dewan meminta Gunung Tidar atau yang biasa disebut dengan “Pakuning Tanah Jawa” itu agar ditata dan fokus untuk nilai jual.Pemikiran tersebut datang dari Komisi B DPRD Kota Magelang. Ketua Komisi B DPRD Kota Magelang, M Waluyo mengatakan, sudah saatnya eksekutif mem-berikan perhatian khusus terhadap Gunung Tidar. Jika selama ini, pengelolaannya di bawah Dinas Pemuda Olah Raga dan Pari wisata, sudah saatnya untuk diserahkan pada pihak lain, tapi masih di lingkungan Pemkot Magelang.
“Selama masih di bawah dinas, saya kira sulit untuk fokus pada pengelolaan dan bicara nilai jual. Harus ada upaya lain soal pe-ngelolaan Gunung Tidar ini,” kata M Waluyo, kemarin. Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata yang selama ini menjadi stake holder yang bertanggung jawab terhadap Gunung Tidar, diminta untuk legowo melepasnya. Untuk mendukung penataan Gunung Tidar ini, sudah disedia-kan anggaran Rp 5 miliar. Dengan dana tersebut, Gunung Tidar bisa ‘dipoles’ sedemikian rupa, sehingga bisa menjadi ikon baru pariwisata di Kota Sejuta Bunga, sebutan Kota Magelang.
Ke depan, salah satu ikon wisata religi ini, juga diharapkan bisa menjadi sebuah BUMD di Kota Magelang. “Harapan kami, kelak Gunung Tidar mampu menjadi salah satu poin dari penyumbang pendapatan asli daerah (PAD),” tandas politikus Partai Demokrat ini. Meski demikian, Waluyo tidak mengingkan Gunung Tidar ini diserahkan pada pihak ketiga, atau yang biasa disebut dengan pihak swasta. “Kami harap, ini tidak diurusi pihak ketiga. Sebab, jika digarap oleh pihak selain pemkot, ma-syarakat hanya bisa sebagai pe-nonton,” ungkapnya.Salah satu hal yang harus diper-baiki dalam pengelolaan Gunung Tidara adalah soal parkir. “Salah satu contoh, selama ini penataan parkir kendaraan bagi pengunjung Gunung Tidar masih kurang memadai,” ujarnya.
Selain itu Waluyo juga meminta instansi pemerintah dan BUMD untuk giat melaporkan progress rencana sebagai masukan pe-ngusulan pembahasan APBD tahun 2015. Sehingga terjalin kesepaha-man antara Pemkot dengan DPRD. “Supaya lebih inovatif, kami ingin menampung usulan dari BUMD dan SKPD tentang program-program mereka selanjutnya. Hal ini juga sebagai pertimbangan nanti dalam proses pembahasan APBD tahun 2015, agar transparan,” katanya. (dem/jko/ong)